DPRD Barut: Penetapan Kecamatan Tidak Ada Rekayasa

oleh
oleh

Tidak ada rekayasa dalam penetapan ibu kota Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah karena dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting), kata seorang Anggota DPRD setempat. <p style="text-align: justify;">"Jadi, ibu kota kecamatan yang ditetapkan melalui rapat dewan ini sudah dilakukan sesuai prosedur," kata Hj Agus Susilasani di Muara Teweh, Selasa.<br /><br />Tanggapan anggota DPRD Barito Utara ini terkait aksi protes warga Kelurahan Jingah yang menolak kebijakan ditetapkan ibu kota Kecamatan Teweh Baru berada di Desa Hajak atau kilometer 12 jalan negara Muara Teweh-Banjarmasin.<br /><br />Aksi masyarakat itu dengan memasang delapan buah spanduk dan mengibarkan bendera setengah tiang diruas jalan negara arah Muara Teweh-Banjarmasin tersebut.<br /><br />"Jadi wajar-wajar saja, apabila dalam sebuah demokrasi terjadi pro-kontra terhadap kebijakan pemerintah. Artinya sistem demokrasi di Kelurahan Jingah sudah berjalan baik dan masyarakatnya sudah bisa memahami sebuah kebijakan Pemerintah," kata Agus Susilasani.<br /><br />Politisi Partai Pelopor ini mengatakan, dalam penetapan ibu kota Kecamatan Teweh Baru itu tidak ada konsfirasi dan rekayasa dalam penetapannya baik pemerintah daerah maupun DPRD setempat.<br /><br />Ketika penetapan ibu kota Kecamatan Teweh Baru ini didasarkan pada rapat yang dilakukan anggota DPRD.<br /><br />"Dari rapat tersebutlah diambil keputusan Ibu Kota Kecamatan Teweh Baru yang berlokasi di kilometer 12 sampai 14 di wilayah Desa Hajak," kata dia.<br /><br />Rapat itu sempat buntu karena sebagian anggota dewan memilih Desa Sikui di kilometer 27 sebagai ibu kota Teweh Baru, sehingga kalangan DPRD mengambil jalan tengah, yaitu dengan menetapkan Desa Hajak sebagai ibu kota kecamatan melalui hasil voting dewan.<br /><br />"Kami harapkan warga bersabar, dengan ditetapkannya kantor kecamatan serta unsur Tripika di sekitar kilometer 12-14 tersebut, sebab wilayah tersebut masih dalam kawasan Jingah dan di daerah itu juga banyak tanah milik warga Jingah," katanya.<strong> (das/ant)</strong></p>