DPRD : CSR Kalsel Cukup Potensial

Sekretaris Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Burhanuddin berpendapat, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) di provinsinya cukup potensial. <p style="text-align: justify;">"CSR tersebut cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah dan masyarakat setempat," ujarnya di Banjarmasin, Rabu, usai kunjungan kerja (kunker) dari Kabupaten Balangan, Kalsel untuk sosialisasi Perda CSR, yang dijadwalkan 4 – 6 Mei 2014.<br /><br />Sebab, ungkap politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) itu, PT Adaro Indonesia yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Tabalong dan Balangan tiap tahun mengeluarkan CSR mencapai Rp35 miliar.<br /><br />"Bahkan perusahaan yang melakukan penambangan batu bara generasi pertama di ‘Bumi Perjuangan Pangeran Antasari’ Kalsel itu tiap tahun bisa lebih dari Rp35 miliar. Karena menurut manajemen perusahaan tersebut, CSR Rp35 miliar itu yang terjadwal," ucapnya.<br /><br />"Begitu pula dari informasi yang kami terima, PT Arutmin Indonesia yang juga bergerak dalam kegiatan penambangan batu bara di wilayah timur Kalsel, tiap tahun mengeluarkan CSR sekitar Rp30 miliar," ujarnya.<br /><br />Sementara perusahaan pertambangan batu bara di Kalsel yang memegang Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Bara (PKP2B) yang perizinannya dari pemerintah pusat, ada belasan, di antaranya PT Adaro, Arutimin dan PT Antang Gunung Meratus.<br /><br />Sedangkan perusahaan pertambangan batu bara di Kalsel yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat mencapai ratusan perusahaan, lanjut Sekretaris Fraksi PBR DPRD tingkat provinsi tersebut.<br /><br />"Dari pemegang IUP tersebut belum bisa kita perkirakan jumlah besaran CSR. Karena belum semua perusahaan pertambangan batu bara pemegang IUP memberikan CSR secara terbuka," ucap Burhanuddin.<br /><br />Perda CSR merupakan inisiatif DPRD Kalsel atas usul Komisi II lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, bertujuan antara lain untuk mengkoordinasikan dana yang berasal dari pihak ketiga itu, guna menunjang pembagunan daerah dan masyarakat setempat.<br /><br />Selain itu, sebagai payung hukum bagi pemkab/pemkot yang memiliki potensi bahan galian tambang, untuk mengatur penerimaan dan penggunaan CSR tersebut, sehingga lebih terarah, berdayaguna dan berhasilguna.<br /><br />Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel terdapat potensi batu bara di Kabupatan Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala), Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan dan Kabupaten Tabalong. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.