DPRD Desak Pemerintah Bangun Spbe Di Kabupaten/Kota

Komisi B (Perekonomian dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mendesak pemerintah membangun dua stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) di kabupaten/kota agar harga gas subsidi tiga kilogram tidak memberatkan masyarakat. <p style="text-align: justify;">"Kami minta pemerintah tidak setengah-setengah dalam melaksanakan program gas subsidi tiga kilogram karena saat ini harga di tingkat pengecer masih memberatkan masyarakat karena ditambah ongkos angkut dari SPBE ke daerah-daerah di Kalbar," kata Anggota Komisi B DPRD Kalbar Syarif Izhar Assyuri di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, masih tingginya harga gas tiga kilogram di pedesaan Kalbar karena masalah jauhnya transportasi dari SPBE yang baru ada di Kota Pontianak, kemudian dibawa ke kabupaten lainnya yang jaraknya rata-rata di atas 60 kilometer.<br /><br />"Bahkan jarak Kota Pontianak ke Kabupaten Kapuas Hulu sekitar 500 kilometer," ujarnya.<br /><br />Menurut Izhar, solusi bijak yang hendaknya dilakukan pemerintah yakni memperbanyak pendirian SPBE bukan malah mengeluarkan aturan yang isinya memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan harga eceran tertinggi untuk ongkos angkut gas subsidi ke dari SPBE ke konsumen untuk jarak 60 kilometer ke atas.<br /><br />Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17/2011 dan Peraturan Menteri ESDM No. 05/2011 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan harga eceran tertinggi untuk ongkos angkut gas subsidi ke dari SPBE ke konsumen untuk jarak 60 kilometer ke atas.<br /><br />Dalam kesempatan itu, ia mendesak PT Pertamina Kalbar untuk segera merealisasikan pembangunan SPBE di tiap kabupaten/kota agar penyaluran gas subsidi tiga kilogram lancar dan harganya juga tidak memberatkan masyarakat.<br /><br />Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Pusat Sofyano Zakaria menyatakan, pemberian kewenangan penetapan ongkos angkut gas subsidi tiga kilogram bagi pemerintah daerah sangat memberatkan masyarakat.<br /><br />"Seharusnya pemerintah tidak membebankan masyarakat dengan ongkos kirim gas subsidi tiga kilogram tetapi dengan memperbanyak SPBE," katanya.<br /><br />Menurut Sofyano, seharusnya pemerintah menetapkan atau melakukan sebaran pembangunan SPBE merata hingga di tiap-tiap daerah sehingga tidak ada SPBE yang keberadaannya tidak lebih dari 60 kilometer ke atas.<br /><br />"Kebijakan pembebanan ongkos kirim gas subsidi tiga kilogram itu jelas-jelas melukai rasa keadilan bagi rakyat kecil yang bermukim di daerah-daerah seperti di Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya.<br /><br />Dengan dibebankannya ongkos kirim itu oleh bupati/wali kota pada masyarakat sebagai konsumen maka semakin menambah beban hidup rakyat kecil, kata Sofyano.<br /><br />"Kami mendukung dicabutnya setiap kebijakan surat keputusan yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan ongkos kirim gas subsidi. Keberpihakan anggota DPR RI dan DPRD pada rakyat kecil akan diuji dengan penolakan tersebut," ujarnya.<br /><br />Menurut Direktur Puskepi, Menteri ESDM telah menetapkan Het gas subsidi tiga kilogram sebesar Rp12.750/tabung, tiap agen mendapat margin dari Pertamina Rp100/tabung, sedangkan pangkalan Rp300/tabung. Selain itu agen juga mendapat komisi dari ongkos angkut Rp350/tabung. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.