DPRD Desak Pemkab Kotabaru Normalisasi Sungai

oleh
oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah daerah setempat segera melakukan normalisasi sungai yang ada di perkotaan, mengingat curah hujan di Kotabaru masih relatif tinggi yang bisa menyebabkan banjir. <p style="text-align: justify;">Desakan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kotabaru, H Alpidri Supian Noor, Selasa, menyusul kian seringnya terjadi banjir di sejumlah ruas jalan perkotaan Kotabaru.<br /><br />"Dari 10 sungai di kawasan perkotaan Kotabaru, kondisinya cukup parah alias tidak berfungsi dengan baik karena pendangkalan, penyempitan dan bahkan telah beralih fungsi karena didirikan bangunan di atasnya, ujar Yayan-sapaan akrabnya.<br /><br />Akibatnya rentan terjadi banjir, dan itulah kondisinya saat ini, seperti yang terjadi di kawasan Baharu Utara, Jalan Veteran Km 1, Semayap dan Jelapat, jika terjadi hujan satu jam saja, maka dipastikan akan banjir.<br /><br />Mengatasi masalah tersebut, praktisi Partai Golkar itu mendesak eksekutif melalui Dinas Bina Marga segera melakukan aksi nyata dengan menormalisasi sungai-sungai tersebut, apapun resikonya.<br /><br />Diakui Yayan, menormalisasi sungai akan berkonsekwensi terhadap besarnya biaya karena dibutuhkan dana untuk pembebasan lahan warga sekitar bantaran sungai, termasuk bangunan yang ada di badan sungai, hal itu sudah menjadi resiko.<br /><br />"Normalisasi wajib dilakukan meski dananya besar, namun perlu diketahui dewan sebenanra sudah menyetujui anggaran itu pada 2010-2011, namun sayangnya belum digunakan, terang Yayan.<br /><br />Lebih lanjut ia mengatakan, sehubungan dengan kian mendesaknya pelaksanaan normalisasi sungai di Kotabaru, maka dewan akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga guna membahas pekerjaan ini.<br /><br />Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, M Sahlani menambahkan, kendati Peraturan Daerah (Perda) tentang sungai telah disahkan dan diberlakukan.<br /><br />Namun dalam penerapannya masih mengalami sejumlah kendala, untuk itu perlu mengkaji secara detil bagaimana langkah konkret dan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan sungai melalui kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga Provinsi Kalsel, pada pekan lalu. <strong>(das/ant) </strong></p>