DPRD: Keluhan Masyarakat Kalteng Belum Berubah

oleh
oleh

Keluhan masyarakat Kalimantan Tengah mengenai minimnya infrastruktur dan rendahnya pelayanan pendidikan serta kesehatan masih tetap terdengar saat anggota DPRD melakukan kunjungan di daerah tersebut. <p style="text-align: justify;">Hasil kunjungan kalangan anggota DPRD Kalteng ternyata masih ada keluhan masyarakat tentang belum ada perubahan seputar minimnya infrastruktur dan rendahnya pelayanan pendidikan maupun kesehatan, kata anggota DPRD Bambang Suryadi di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Anggota reses Dapil I DPRD Kalteng itu mengatakan, hasil kunjungan ke daerah pemilihan satu yang meliputi Palangka Raya dan Katingan maupun Gunung Mas, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai persoalan yang sama dengan sebelumnya.<br /><br />"Kami menemukan keluhan masyarakat Kecamatan Katingan Hulu selama lima tahun terakhir tidak pernah mendapatkan anggaran dana desa (ADD), sehingga perbaikan ruas jalan harus swadaya masyarakat," kata dia.<br /><br />Selain itu, katanya, bidang pendidikan juga ditemukan beberapa sarana pendidikan yang perlu mendapat perhatian untuk direnovasi. Mulai dari gedung sekolah SD, SMP, SMA mayoritas berbahan kayu dan sudah mengalami kerusakan.<br /><br />"Fasilitas kesehatan di Puskesmas Katingan Hulu juga masih perlu peningkatan bangunannya. Keluhan lain, tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat pun perlu mendapat kekurangan karena masih kekurangan," kata Bambang.<br /><br />Anggota Reses Dapil III DPRD Kalteng Imam Mardani mengatakan, kebutuhan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau maupun Sukamara.<br /><br />Pelayanan kesehatan di tiga kabupaten tersebut juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain kondisi gedung puskesmas masih memprihatikan juga peralatan medis hingga tenaga kesehatannya masih jauh dari kebutuhan.<br /><br />"Hal lainnya di Kabupaten Lamandau belum tersedia pasar rakyat sehingga berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar. DPRD berharap eksekutif tingkat provinsi dan Kabupaten/kota lebih giat bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat," demikian Imam. <strong>(das/ant)</strong></p>