DPRD Kotawaringin Timur Percepat Perda Penyertaan Modal

Kalangan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mempercepat pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang diajukan pemerintah kabupaten setempat. <p style="text-align: justify;">"Sudah adanya persetujuan fraksi-fraksi dalam pendapat akhir diharapkan proses selanjutnya berjalan lancar sehingga tiga rancangan peraturan daerah ini dapat dibahas dan dijadikan peraturan daerah," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Supriadi di Sampit, Sabtu.<br /><br />Awal pekan tadi seluruh fraksi setuju menyelesaikan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yakni tentang penyertaan modal Pemkab Kotim kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dharma Tirta Sampit, penyertaan modal kepada Bank Kalteng, serta penyertaan modal kepada Jaminan Perkreditan Daerah Provinsi Kalteng.<br /><br />Fraksi PDIP dengan lantang menyetuji usulan tiga raperda penyertaan modal tersebut karena memang sudah sangat dibutuhkan demi payung hukum penyertaan modal pemerintah daerah sehingga semuanya berjalan sesuai aturan.<br /><br />“Fraksi PDIP dapat memahami penyertaan modal kepada PDAM agar bisa meningkatkan layanan sehingga distribusi air kepada pelanggan menjadi lancar. Sementara penyertaan modal kepada Bank Kalteng kita ketahui bersama adalah sebagai tindak lanjut LHP BPK,” ucap Awai F Matali yang menjadi juru bicara Fraksi PDIP.<br /><br />Persetujuan juga disampaikan Fraksi Demokrat terhadap usulan tiga raperda penyertaan modal tersebut. Hampir serupa, Demokrat juga menilai bahwa pembuatan tiga raperda tersebut memang sudah menjadi keharusan yang harus dipenuhi oleh daerah dalam hal penyertaan modal.<br /><br />“Kami menyatakan tidak dapat menolak usulan penyertaan modal untuk PDAM, Bank Kalteng dan Jaminan Perkreditan Daerah tersebut untuk segera ditetapkan menjadi raperda,” ucap juru bicara Fraksi Demokrat, Tusie B Rampay yang menyampaikan bentuk persetujuan namun dengan kalimat berbeda.<br /><br />Tujuh fraksi yang ada di DPRD Kotim menyetujui usulan tiga raperda penyertaan modal tersebut untuk diproses lebih lanjut sehingga bisa segera disahkan menjadi peraturan daerah.<br /><br />Sekadar mengulang, penilaian disclaimer yang diperoleh Kotim dalam pengelolaan keuangan tahun 2012 lalu ternyata disebabkan tiga faktor, yakni kesalahan regulasi, bantuan sosial dan aset daerah.<br /><br />Penyertaan modal ke Bank Kalteng dan PDAM Dharma Tirta Sampit dianggap tidak sesuai aturan karena dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah tentang Investasi yang ternyata gugur saat judicial reviewe di Mahkamah Konstitusi. Hal serupa juga terjadi pada penyertaan modal kepada Jamkrida.<br /><br />Untuk itulah, pemerintah daerah bersama DPRD harus segera membuat peraturan daerah yang bisa digunakan menjadi dasar hukum penggunaan uang daerah untuk penyertaan modal tersebut sehingga tidak menjadi permasalahan dalam laporan pertanggungjawaban laporan keuangan.<strong> (das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.