Anggota DPRD Sintang, Usmandi berharap kunjungan resmi Presiden SBY ke Kalimantan Barat terkait acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipusatkan di Pontianak hari ini, Selasa (31/05/2011) dapat dijadikan moment bagi perubahan paradigma pusat terhadap Kalimantan Barat, khususnya dalam membangun instrument yang ada perbatasan. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Usmandi kepada kalimantan-news, menjelang acara rapat Paripurna DPRD Sintang, Senin (30/05/2011).<br /><br />“Kita tahu selama ini perbatasan adalah konsumsi yang paling menarik untuk menggelontorkan anggaran. Akan tetapi persoalan bukan cara menurunkan anggaran tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana pusat memandang arti penting sebuah border tersebut dan pengelolaannya,” kata Usmandi.<br /><br />Selama ini, lanjutnya perhatian pusat hanya sebatas menangani isu yang berkembang dan terjadi diperbatasan semisal persoalan tapal batas dan pengamanannya atau black market dan sebagainya.<br /><br />“Itu memang realitas yang terjadi, tapi lebih daripada itu berbicara perbatasan juga menyangkut harkat dan martabat masyarakat yang ada disana juga. Jadi bicara perbatasan jangan hanya ke satu titik saja yakni pengamanan dan keamanan,” tegasnya.<br /><br />Lanjutnya, skala prioritas yang harus diperhatikan oleh pusat dan sifatnya urgent adalah pembangunan pendidikan, kesehatan, perekonomian yang include dengan permasalahan infrastruktur jalan.<br /><br />“Kita juga menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, tapi itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu untuk wilayah perbatasan. Semua dapat dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas mana yang harus mulai dilaksanakan sesuai dengan grand designnya. Soal pengamanan kita punya strateginya yakni hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta…red),” ungkapnya.<br /><br />Dengan demikian, tambah Usmandi, kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Kalimantan Barat ini, dapat membawa angin segar bagi daerah dimana Kalimantan Barat ini memiliki 4 wilayah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Terkait anggaran untuk wilayah perbatasan di Kalimantan Barat yang cakupannya luas tersebut, Usmandi menandaskan hal tersebut dapat dilakukan melalui penambahan DAU untuk Kalimantan Barat.<br /><br />“Dana Alokasi Umum harus ditambah oleh pusat,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>
