MELAWI, KN – Pihak DPRD Melawi telah membentuk Pansus untuk mengkaji laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Melawi terhadap pelaksanaan APBD 2018. Hal itu dilakukan usai rapat paripurna tentang penyampaian jawaban pemerintah Melawi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Melawi terhadap Raperda-Raperda Melawi Tahun 2019, tentang Rancangan KUA dan PPAS RAPBD Perubahan Melawi Tahun Anggaran 2019, serta tentang Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Melawi tahun anggaran 2018, Kamis sore (22/8/19) di ruangan paripurna DPRD.
Rapat internal DPRD itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen mengatakan, LKPj Bupati pelaksanaan APBD Melawi 2018 tersebut akan dibahas oleh Pansus dalam waktu yang masih tersisa menjelang berakhir masa tugas dewan lama tanggal 8 September mendatang.
Pada pembentukan tersebut, H. Bujang Sapri ditunjuk menjadi ketua Pansus, selanjutnya setelah DPRD membahas dan mengkaji wajib memberikan rekomendasi hasil dari kajian tersebut kepada eksekutif. Bersamaan dengan pembentukan pansus tersebut, DPRD juga membentuk Panitia Kerja (Panja) terhadap keterangan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai empat Raperda eksekutif 2019, yang mana Abang Ahmaddin ditunjuk sebagai ketuanya.
“Pansus, nantinya akan meneliti semua urusan yang wajib dan urusan lainnya yang tercantum melalui pencapaian program di batang tubuh APBD 2018 yang sudah disepakati bersama sebelumnya tahun 2017,” kata Kluisen, usai memimpin rapat kepada media ini.
Kluisen berharap kepada seluruh anggota dewan dan mereka yang terlibat Pansus dan Panja terus semangat masuk kantor untuk menyelesaikan tugas atau agenda penting kedewanan sebelum berakhir masa kerja sebagai anggota dewan periode 2014-2019.
“Yah, kita berharap anggota dewan tidak malas ngantor menyelesaikan pekerjaan penting sebagai tanggungjawab kepada negara dan rakyat, hingga tanggal 6 September sesuai jadwal Banmus,” harap legislator PDIP itu.
Sebelumnya, usai menghadiri pelaksanaan paripurna, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono berharap, LKPj yang akan dibahas secara internal DPRD, nantinya memberikan keputusan sebagai rekomendasi untuk perbaikan pembangunan Melawi lebih baik. (ED)
