DPRD Kaltim meminta pemerintah setempat untuk menunda pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di Kabupaten Kutai Timur karena di perairan itu banyak karang yang harus dihancurkan dengan biaya besar. <p style="text-align: justify;">Proses pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy menghadapi kendala alam, jika dipaksakan justru akan merugikan keuangan daerah, kata Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syaifuddin Dj saat rapat gabungan Komisi I dan III di Samarinda, Senin. <br /><br />Informasi yang dia kumpulkan, untuk menghancurkan karang memerlukan biaya triliunan rupiah, belum lagi kemungkinan ada protes dari lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional yang tidak setuju ekosistem karang dirusak. <br /><br />Pandangan yang sama juga diutarakan Pemkab Kutai Timur (Kutim) saat anggota dewan dari Daerah Pemilihan Kutim mengunjungi daerah itu. Saat itu Pemkab dengan tegas mengatakan pembangunan Pelabuhan Maloy memerlukan pertimbangan ulang. <br /><br />Rapat di gedung dewan setempat yang membahas kelanjutan pembangunan pelabuhan laut Maloy tersebut dihadiri sejumlah anggota dewan seperti Hatta Zaenal, Puji Astuti, Darlis Pattolongi, Rakhmat Majid Gani, M Adam, Gunawarman, Andi Harun dan lainnya. <br /><br />Sementara itu, Andi Harun mengatakan, dewan akan meminta data teknis termasuk master plan pembangunan pelabuhan Maloy mulai dari awal hingga tahap perkembangan terakhir. <br /><br />Politisi dari Partai Patriot ini menegaskan, meminimalisasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim merupakan hal yang lebih baik, yakni dengan melibatkan pihak ketiga dalam pendanaannya. <br /><br />Siapa pun boleh jadi mitra pembangunan pelabuhan Maloy, tapi Pelindo bukan pihak operasional saja, tapi juga penyandang dana, katanya. <br /><br />"Jika murni didanai swasta, saya pikir silahkan lanjut karena ada investor, namun jika tetap mengandalkan APBD Kaltim tentu tetap akan merugikan daerah," kata Andi. <br /><br />Jika mengunakan pola Build Operasional Transfer (BOT) tentu bisa mengurangi ketergantungan terhadap anggaran daerah karena swasta diberi hak operasional dalam beberapa tahun, setelah melalui waktu tertentu kemudian dialihkan ke pemerintah daerah, katanya lagi. <strong>(das/ant)</strong></p>
