Pimpinan DPRD Kalimantan Selatan mempertanyakan belum cairnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah di wilayah ini terutama untuk madrasah. <p style="text-align: justify;">"Kita menyayangkan dan mempertanyakan, mengapa dana BOS untuk sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah terlambat cair" ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel Fathurrahman, di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Sementara sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencairan dana BOS tak masalah dan bahkan sudah masuk ke rekening mereka, ungkap pimpinan DPRD Kalsel termuda itu kepada Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.<br /><br />Padahal menurut kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyandang gelar sarjana pendidikan Islam (S.PdI) itu, madrasah-madrasah tersebut juga sangat membutuhkan dana BOS guna menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar (KBM).<br /><br />Ia menerangkan, dari informasi yang dia terima, belum cairnya dana BOS untuk madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) itu, karena masih dalam verifikasi data peserta didik.<br /><br />"Sebab pemberian BOS tersebut berdasar jumlah siswa sekolah tersebut, sehingga perlu validitas data agar tidak terulang kejadian tahun sebelumnya," tuturnya.<br /><br />"Karena pengalaman tahun lalu, ada selisih jumlah yang diterima sekolah, akibat datanya kurang valid, sehingga kelebihan yang diterima," ungkap politisi PPP itu tanpa merinci.<br /><br />Pembina Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Mudakkir Banjarmasin itu mengharapkan, agar masalah administrasi tersebut bisa segera dituntaskan, sehingga dana BOS bisa segera turun.<br /><br />"Karena dana inilah yang mendukung sekolah, mengingat tidak lagi menerima SPP dari orangtua siswa, kecuali infaq," demikian Fathurrahman.<br /><br />Pimpinan dewan itu juga meminta Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel agar melakukan pegawasan terhadap dana BOS, baik pencairan maupun pemanfaatannya, sehingga bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
