Persoalan tuntutan FAMKI (Forum Aliansi Masyarakat Korban Investasi) , menurut Wakil Ketua DPRD Sintang Gregorius Igo adalah tuntutan yang wajar, karena diakui sampai dengan saat ini DPRD belum pernah membuat keputusan yang bersifat tegas untuk menyikapi masalah yang ada dimasyarakat terkait dengan investasi kebun kelapa sawit. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Gregorius Igo, usai mengikuti audiensi dengan masyarakat yang tergabung dalam FAMKI diruang rapat DPRD Sintang, Selasa (22/11/2011).<br /><br />Namun demikian, dirinya juga menegaskan jika tuntutan tersebut menandakan DPRD Sintang tidak pernah menyikapi permasalahan yang terjadi selama ini.<br /><br />“Tapi bukan berarti pihak DPRD tidak pernah mempertanyakan hal tersebut. Didalam banyak kesempatan baik dirapat kerja komisi ataupun rapat kerja pembahasan anggaran dengan SKPD terkait, hal tersebut selalu dipertanyakan mulai dari perijinan hingga persoalan keadilan bahkan juga kontribusi dari masuknya investasi sawit ini bagi kesejahteraan masyarakat. Inilah yang paling sering kita pertanyakan,” ungkapnya.<br /><br />Ditambahkan, dengan adanya Forum ini dimana gerakan masyarakat yang semakin kuat, adalah kesempatan bagi DPRD untuk kembali membuka opsi lain.<br /><br />“Saya pikir ini wacana yang baik untuk mendorong kita untuk menggunakan hak-hak DPRD, seperti pembentukan pansus seperti yang disampaikan mereka dalan tuntutannya,”kata Igo.<br /><br />Karenanya , lanjut Igi DPRD sendiri sudah berencana untuk mengadakan rapat kerja maraton sepanjang bulan desember berkenaan dengan perkebunan.<br /><br />“Karena kita lihat sepanjang tahun ini sudah banyak masalah, dan penyelesaiannya tidak ada yang akurat, mulai dari penahanan terhadap masyarakat, dan ini menjadi beban kita di DPRD,” ungkapnya lagi.<br /><br />Dengan adanya gerakan masyarakat ini, dirinya berharap seluruh anggota DPRD ada yang berkeinginan untuk mengajukannya kepada pimpinan DPRD. Bahkan dirinya mengaku akan membicarakan hal tersebut di tingkat fraksi.<br /><br />“Saya juga akan melakukan konsultasi dengan kawan-kawan yang ada di demokrat. Partai saya sudah jelas dengan kondisi yang terjadi saat ini sangat mempertanyakan hal tersebut. Artinya kami bukan menolak sawit atau investasi, hanya saja polanya yang kami pertanyakan,” tandasnya.<br /><br />Terkait keinginan dari Forum yang meminta DPRD Sintang menghadirkan Bupati guna mengadakan dialog, Igo menyatakan hal tersebut sangat tidaklah mungkin untuk dilakukan.<br /><br />“Kalau sampai harus menghadirkan Bupati itu tidak mungkin, karena TP3K yang akan menjawab semuanya. Tapi kalau hanya rapat kerja sudah sering dilaksanakan, dan hasilnya tidaklah signifikan. Yang diinginkan masyarakat adalah negosiasi ulang terhadap pola, kemudian penataan ulang lahan bahkan yang sulit untuk diselesaikan adalah adanya oknum didesa yang melakukan manipulasi data,” jelasnya.</p> <p style="text-align: justify;">Bahkan dirinya mengatakan jika Forum yang ada ini berkeinginan memperbaiki iklim investasi sawit, harus dipastikan dulu masyarakat sejalan atau tidak. <br /><br />“Kalau itu clear, bukan tidak mungkin bagi DPRD untuk membentuk Pansus atau lainnya.”pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>
