Dugaan Korupsi Rusunawa Dalam Proses Penyelidikan

Perkembangan kasus rumah susun sewa yang dikelola oleh pihak Pemerintah Kota Banjarmasin yang diduga kuat terjadi penyimpangan dalam pembebasan lahannya masih dalam proses penyelidikan. <p style="text-align: justify;">Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Firdaus Dewilmar SH MH di Banjarmasin, Jumat mengatakan, pihaknya saat ini tidak mau banyak komentar terkait kasus pembebasan atau pengadaan lahan rumah susun sewa (Rusunawa) tersebut.<br /><br />Karena lanjutnya, semua masih dalam proses penyelidikan oleh tim yang diterjunkannya kelapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kuat telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan dan pembebasan lahan untuk bangunan tersebut.<br /><br />Selanjutnya, saat ditanya, apakah sudah ada pemanggilan orang untuk dimintai keterangan terhadap kasus yang diduga kuat terdapat penyimpangan itu, ia menjawab semua itu tunggu hasil penyelidikan.<br /><br />"Perkembangan kasus dugaan kuat terjadi penyimpangan terhadap lahan untuk Rusunawa tersebut kita tunggu hasil penyelidikan dan biarkan tim saya bekerja dilapangan, kita tunggu hasilnya," ucapnya.<br /><br />Firdaus juga sempat mengatakan, dirinya berjanji akan memberikan komentar seputar kasus dugaan kuat telah terjadi penyimpangan dalam pembebasan lahan tersebut pada Selasa (13/9) kepada wartawan.<br /><br />Untuk sementara ini dirinya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut atas kasus tersebut karena masih mengumpulan data-data dilapangan oleh tim yang dibentuknya, terang Firdaus.<br /><br />Berdasarkan komentar Firdaus sebelumnya, bahwa tim yang diterjunkan dilapangan itu untuk mencari apakah dalam dugaan kuat penyimpangan tersebut terdapat unsur korupsinya atau tidak.<br /><br />Kalau masalah penyimpangan memang sudah kuat adanya karena dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga yang ditetapkan dalam pembebasan atau pengadaan lahan tersesbut memang jauh berbeda yang perlu dilakukan penelisikan.<br /><br />Apabila dalam penelisik tersebut penyimpangannya terdapat unsur tindak pidana korupsinya maka langsung dilakukan proses hukum sesuai aturannya berlaku dan tidak tembang pilih siapa yang terlibat maka hadapi resikonya, demikian tegas Firdaus.<strong> (das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.