Pemerintah Pusat akan menjadikan Entikong dan Badau di perbatasan Indonesia – Malaysia di wilayah Kalimantan Barat sebagai pelabuhan darat ekspor impor. <p style="text-align: justify;">"Diharapkan pada Desember tahun depan, sudah operasional," kata Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Agung Mulyana di Pontianak, Kamis.<br /><br />Saat ini, lanjut dia, telah dilakukan berbagai persiapan termasuk untuk lahan tempat penampungan kontainer dalam skala besar. "Di Entikong, sudah mulai diratakan lahannya," kata dia.<br /><br />Ia mengakui, dibangunnya dua lokasi pelabuhan itu sekaligus untuk mengantisipasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.<br /><br />Selain fisik, juga disiapkan hal teknis lainnya. "Misalnya apa nanti yang boleh masuk, aturan apa yang diterapkan," kata Agung Mulyana. Kemudian, dari sisi pengawasan juga diperkuat. Baik kepolisian, bea cukai, maupun karantina.<br /><br />Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menambahkan, dibangunnya pelabuhan darat di dua lokasi itu bukan sekadar karena masuk wilayah perbatasan. "Tapi ada dampak ikutan sekaligus menjamin membaiknya kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Christiandy Sanjaya.<br /><br />Ia tidak memungkiri dengan kondisi perbatasan saat ini, ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. "Tapi ini realita," kata dia.<br /><br />Ia melanjutkan, di Kalbar sangat sedikit yang dapat diproduksi sendiri sehingga mau tidak mau harus dipasok dari luar. Ia mencontohkan gula pasir. "Harga di Malaysia dengan Indonesia, selisihnya bisa separuh. Padahal kualitasnya sama," katanya.<br /><br />Ia berharap pemerintah pusat tidak sekadar menilai sesuatu yang memberi keuntungan materi belaka. "Ada benefit yang diterima, tetapi bukan devisa. Kami, warga Kalbar, mendapat harga yang jauh lebih murah, dengan kualitas yang mungkin lebih baik," ujar dia.<br /><br />Ia yakin, kalau Entikong dan Badau menjadi pelabuhan yang resmi, maka pengawasannya akan semakin ketat. "Serta diatur produknya," kata Christiandy Sanjaya. (das/ant)</p>
