Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap gejala kebangkrutan sejumlah daerah, yang terlihat dari buruknya postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). <p style="text-align: justify;">Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap gejala kebangkrutan sejumlah daerah, yang terlihat dari buruknya postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).<br /><br />Sekjen Fitra, Yuna Farhan, di Jakarta, Selasa mengatakan, hasil riset sementara yang dilakukan pihaknya di 42 daerah menunjukkan dana alokasi umum (DAU) semakin tidak mencukupi untuk mendanai biaya belanja pegawai daerah.<br /><br />Kondisi ini, ujarnya, harus diwaspadai.<br /><br />"Belanja pegawai terhadap DAU itu semakin meningkat, dan banyak daerah yang DAU-nya sudah defisit terhadap belanja pegawai," katanya.<br /><br />Menurut dia, hal ini disebabkan beberapa hal di antaranya adalah perekrutan pegawai negeri sipil yang berlangsung setiap tahun tanpa memperhatikan kemampuan anggaran. Sementara di sisi lain, daerah tidak mampu mencari sumber pendanaan lain.<br /><br />"Riset juga menunjukkan sejumlah daerah yang mengandalkan belanja langsung, khususnya belanja modal, infrastruktur, sekolah, perbaikan jalan, hanya dari dana perimbangan pusat," katanya.<br /><br />Artinya, lanjut Yuna, anggaran yang ada di daerah banyak digunakan untuk menutupi belanja pegawai yang sudah tidak tertutupi oleh DAU.<br /><br />Fitra berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk mengatasi kondisi ini dan segera mengambil langkah sehingga daerah tidak mengalami kebangkrutan.<br /><br />Sementara itu, data yang dihimpun Fitra menunjukkan sejumlah daerah mengalami peningkatan proporsi belanja pegawai.<br /><br />Pada 2008, sekitar 76,6 persen dari DAU untuk belanja pegawai. Jumlah tersebut meningkat menjadi 85,5 persen pada 2009, dan naik lagi menjadi 95,5 persen pada 2010.<br /><br />Fitra mencatat, pada 2008 terdapat tiga daerah yang belanja pegawainya lebih dari DAU, pada 2009 jumlah meningkat menjadi tujuh daerah, dan pada 2010 ada 13 daerah yang proporsi belanja pegawainya lebih tinggi dari DAU di antaranya adalah Aceh Utara, Pekanbaru, Semarang, dan Boyolali Namun, lanjutnya, daerah yang belanja pegawainya tinggi tersebut, sebagian besar memiliki kemampuan fiskal yang tinggi. Tetapi ada juga daerah yang kemampuan fiskalnya justru rendah, seperti Boyolali.(Eka/Ant)</p>
