Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan kembali menghimpun tanda tangan menuntut pemenuhan kebutuhan energi listrik di daerah ini yang sejak beberapa tahun terakhir selalu terjadi pemadaman. <p style="text-align: justify;">Salah seorang deklarator Forum Peduli Banua Syaipul Adhar ditemui di sela acara penggalangan tanda tangan di Banjarbaru, Minggu, mengatakan aksi penghimpunan tanda tangan tersebut merupakan aksi lanjutan setelah FPB melakukan aksi sama di Banjarmasin beberapa waktu lalu.<br /><br />Menurut dia, aksi penghimpunan tanda tangan tersebut selanjutnya akan dibawa ke FPB Pusat setelah perayaan Idul Fitri untuk melakukan advokasi kepada Kementerian terkait.<br /><br />Aksi pengumpulan tanda tangan tersebut dilaksanakan di tiga titik yaitu depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarbaru, Taman Van der Piel, dan taman bermain Minggu Raya.<br /><br />"Rencananya aksi ini juga akan dilakukan di kabupaten-kabupaten lain seperti Hulu Sungai, Batu Licin, Tanah Bumbu, dan daerah lain yang sering mengalami pemadaman",tambahnya.<br /><br />Selain pengumpulan tanda tangan FPB juga menawarkan solusi agar pengelolaan energi diserahkan kepada Daerah dengan sistem Independent Power Producer (IPP).<br /><br />Sebelumnya FPB juga mengeluarkan petisi dan gugatan bersama atas nama rakyat Kalsel karena Kalsel dinilai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia namun yang terjadi lebih dari 73 persen produksi batubara di Kalsel dipasok untuk kebutuhan luar negeri.<br /><br />Sedangkan sisanya 27 persen hingga 29 persen digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sebagian besar memasok konsumsi energi dan industri di Jawa, sisanya untuk Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan.<br /><br />Kondisi tersebut membuat Kalsel mengalami krisis listrik berkepanjangan sehingga masyarakat harus menerima terjadinya pemadaman bergilir yang hampir tiap hari dilakukan oleh PT PLN.<br /><br />Apalagi berdasarkan kajian yang dilakukan BEM Unlam, saat ini dari 1990 desa di Kalsel, ada 162 desa yang belum teraliri listrik.<br /><br />FPB menilai pemenuhan energi listrik, bagi masyarakat Kalsel tidak sepadan dengan produksi bahan baku yang dihasilkannya. Pembangunan PLTU Asam-asam ternyata tidak mampu menjawab persoalan krisis energi di banua ini. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
