Pemerintah pusat diminta jangan me remehkan rakyat Kalimantan Selatan, walau jumlahnya kecil, kata Koordinator Forum Peduli Banua (FPB) Kalsel Ibnu Sina, di Banjarmasin, Selasa. <p style="text-align: justify;">Hal itu dimintanya karena dinilai sikap pemerintah pusat yang terkesan kurang berkeadilan.<br /><br />Koordinator FPB yang juga Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel itu mencontohkan beberapa perlakuan kekurang adilan pemerintah pusat terhadap rakyat di provinsinya.<br /><br />Sebagai salah satu contoh kekurang adilan itu, rakyat Kalsel, yang merupakan daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup kaya dan potensial, hanya menjadi objek yang diminta "duduk manis" menanggung seluruh dampak serta ketidaknyamanan.<br /><br />Sementara rakyat Kalsel yang kini mencapai 3,6 juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tidak banyak menikmati kekayaan SDA-nya, kecuali cuma debu hasil tambang batu bara serta kerusakan lingkungan.<br /><br />Contoh lain, lanjut anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel tersebut, permasalahan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seakan menjadi barang langka dan perlu perjuangan keras untuk mendapatkannya.<br /><br />"Seperti untuk mendapatkan BBM bersubsidi harus antre panjang kendaraan bermotor pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU)," tambah anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) serta lingkungan hidup itu.<br /><br />Terjadinya antrean panjang kendaraan bermotor pada sejumlah SPBU tersebut, menurut deklarator Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel itu, karena penyaluran/penyediaan BBM bersubsidi yang kurang dan ditambah dengan pengurangan kouta untuk Tahun 2012.<br /><br />"Hal tersebut, secara tidak langsung seperti hendak membunuh perlahan-lahan rakyat Kalsel," lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.<br /><br />"Pasalnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang luas. Namun rakyat Kalsel juga tidak mau dipandang remeh oleh pemerintah pusat," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), kelahiran hulu Sungai Barito Kalimantan Tengah tersebut.<br /><br />Oleh karena itu, tuntutan empat gubernur se Kalimantan dan dilanjurkan para generasi mudanya yang tergabung dalam FPB sebagai tuntutan ketidakadilan, demikian Ibnu Sina.<br /><br />Sebagaimana informasi dari Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, empat gubernur se Kalimantan sepakat untuk tidak mengirim hasil tambang keluar daerah, bila pemerintah pusat tak menambah kouta BBM bersubsidi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
