SINTANG, KN – Pemerintah Kabupaten Sintang diminta untuk mensiknronkan dengan kebijakan pemerintah pusat (Pempus). Langkah itu dinilai penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang.
“Harus disinkronkan, kalau tidak seirama maka sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Rosinta saat membacakan pandangan umum Nota Keuangan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2019, kemarin.
Menurut Rosinta, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Maka dari itu, penting sinkronisasi antara program Pempus dan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Begitu juga dengan desa, sambung Rosinta, harus sinkron juga dengan program pemerintah daerah. Terutama program skala prioritas. Misalnya, soal infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
“Yang masih menjadi masalah untuk kita semua adalah soal infrastruktur jalan, karena hampir 80 persen masih berstruktur tanah,” katanya.
Olehakrenanya, Rosinta menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki terobosan dan inovasi baru dalam membangun Sintang kedepannya. “Kalau tidak ada inovasi dan program prioritas, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat terancam,” ujarnya.
Pemerintah desa, kata Rosinta, mestinya membuat sebuah program yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Sebab dana desa yang dikucurkan Pempus dan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui APBD bukanlah nilai yang kecil.
“Kan dana desa udah besar semuanya tu, bisalah saya rasa bikin sebuah program untuk masyarakatnya. Tapi ingat ya, jangan disalahgunakan dana desanya, karena peruntukannya sudah jelas untuk apa. Terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(ex)
