Gorong-gorong Pecah, Jalan Nanga Pinoh-Sintang Nyaris Putus

oleh
oleh

MELAWI – Tokoh masyarakat Melawi, Ritaudin mengeluhkan perhatian instansi terkait yang terkesan mandek dalam manangani gorong-gorong pecah yang sudah terjadi hampir tujuh bulan di ruas jalan Sintang-Pinoh, tepatnya di daerah antara Tower TVRI dan simpang jalan Sirtu. Kondisi jalan tersebut saat ini sudah nyaris putus.

“Ya ini jalan provinsi yang sudah berbulan-bulan kondisinya seperti ini, tapi juga tak cepat ditangani oleh instansi terkait. Padahal kerusakannya sudah lama terjadi. Gorong-gorong yang pecah di ruas ini membuat genangan air cukup tinggi saat hujan turun. Air yang begitu deras akhirnya menggerus aspal karena saluran untuk mengalir tertutup tanah. Sementara perbaikan oleh kontraktor atau instansi tak juga tuntas karena upaya membangun gorong-gorong baru di titik lain justru terhenti hingga kini,” terangnya, Rabu (11/7).

Lebih lanjut pria yang merupakan mantan Anggota DPRD Melawi itu mengatakan, ruas yang rusak sebenarnya tidak terlalu parah bila segera diperbaiki oleh pemerintah. Namun, respon lambat instansi terkait inilah yang menjadi sebab ruas Pinoh-Sintang, ini justru menjadi semakin parah.

“Kita minta UPJJ dinas terkait untuk berikan perhatian khusus. Jangan sampai berlarut-larut. Inikan ruas jalan dalam kota. Para pengguna jalan ini sudah membayar pajak yang mestinya digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk memperbaiki jalan atau pun gorong-gorong yang sebenarnya nilainya tak seberapa,” ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRD Melawi, Malin mengkritisi kinerja kontraktor serta instansi yamg menangani perbaikan gorong gorong pecah di jalan Sintang Pinoh. Proyek ini semestinya tak sulit dikerjakan mengingat ruas jalan yang rusak tak terlalu panjang. Menurutnya proyek di daerah yang kerap kali tidak jelas. Rakyat Melawi pun tak tahu, siapa pemilik proyek perbaikan serta instansi yang mestinya menangani. Sekarang mengapa kontraktor ini bekerja sembarangan.

“Ngurus jalan gorong-gorong itu saja tak mampu yang nilainya tak sampai Rp 200 juta. Maka pemangku kebijakan atau otoritas yang bertanggung jawab coba turun ke lapangan. Lihat betul-betul pekerjaan itu. Mumpung orang belum korupsi cepat dicegah dan ditegur,” keluhnya.

Malin juga meminta pihak pengawas dan perencana pekerjaan perbaikan jalan juga jangan tidur. Ia bahkan menduga, jangan-jangan ada kongkalikong antara pelaksana dan pengawas serta perencana.

“Kita tak tahu menahu, apakah bentuk kerjanya, mau pakai kontraktual, UPJJ atau mungkin swakelola itu harusnya diawasi. Ini jalan sudah hampir putus. Nah, kalau sudah seperti ini siapa yang bertanggung jawab. Apakah harus demo dulu baru didengar,” pungkasnya. (Ed/KN)