Gubernur Kalbar Bantah Perlambat Provinsi Kapuas Raya

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis membantah, pihaknya memperlambat rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR), seperti yang saat ini sering dimuat di media massa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalbar 2012. <p style="text-align: justify;"><br />"Hingga saat ini saya tidak pernah mencabut rekomendasi surat persetujuan Gubernur Kalbar Usman Ja’far periode sebelumnya yang menyetujui pembentukan PKR pada tahun 2007," kata Cornelis seusai menghadiri rapat dengan beberapa perwakilan lima kabupaten yang akan dimekarkan menjadi PKR di Pontianak, Minggu.<br /><br />Ia menjelaskan, tim pemekaran hendaknya mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam rencana pemekaran PKR.<br /><br />"Kalau sudah disiapkan dengan baik, maka akan kita ajukan ke pemerintah pusat, terkait berhasil atau tidak yang penting sudah diusahakan," ujarnya.<br /><br />Ia menyayangkan, selama ini, terkait rencana pemekaran oleh lima kabupaten menjadi PKR yang hingga kini tidak ada dianggarkan oleh kabupaten yang akan dimekarkan menjadi PKR. "Berdasarkan hasil evaluasi itulah sehingga kami mengadakan pertemuan dengan tokoh dan pakar hari ini," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Tokoh masyarakat Kabupaten Sanggau, Nasri Alisan, mengharapkan tidak ada upaya menghambat rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya karena ditujukan demi kepentingan masyarakat banyak.<br /><br />"Jangan sampai ada upaya semacam menahan-nahan rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Karena sifatnya sudah mendesak," katanya.<br /><br />Dia menegaskan, pembentukan Provinsi Kapuas Raya bagi masyarakat di lima kabupaten di bagian daerah timur Kalbar itu menjadi suatu kebutuhan dan sifatnya sangat mendesak.<br /><br />"Karena adanya kejadian itu, jelas menjadi kekecewaan terbesar dari masyarakat dan saya menilai, lembaga DPRD Kalbar sudah tidak bisa menjalankan fungsinya lagi," kata Nasri Alisan yang juga Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau itu.<br /><br />Ia menduga ada kepentingan politis dari terhambatnya pembentukan Provinsi Kapuas Raya itu.<br /><br />Surat nomor 135/1155/Tapem-A dari Bupati Sintang Milton Crosby selaku koordinator pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang kini menjadi polemik itu mengenai kelengkapan persyaratan administrasi usul pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Suratnya tertanggal 8 Juni 2010.<br /><br />Surat itu sendiri untuk menindaklanjuti surat dari Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI, Achmad Djuned No : LG.01.01/3488/DPR RI/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, kepada Bupati Sintang, bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah otonom baru.<br /><br />Namun, kelengkapan itu guna melengkapi persyaratan dimaksud dengan berpedoman kepada PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah ditujukan kepada Pimpinan DPR RI cq Pimpinan Komisi II DPR, paling lambat akhir Juni 2010.<br /><br />Terkait usul pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang diajukan ke DPR RI periode 2004 – 2009, harus diproses ulang dari awal oleh DPR RI periode 2009 – 2014.<br /><br />DPRD Provinsi Kalbar sepakat membentuk Pansus untuk Percepatan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Ada lima kabupaten yang masuk dalam rencana Provinsi Kapuas Raya yakni Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi dan Sanggau. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.