Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, pihaknya siap untuk memerangi peredaran narkoba secara masif dan efektif di Kalbar sesuai arahan dan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo. <p style="text-align: justify;">"Sesuai instruksi dari presiden, dalam rapat koordinasi nasional penanganan narkoba di Jakarta, kemarin, setiap kepala daerah diminta untuk siap memerangi narkoba di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hal itu, kita juga tentu harus siap menjalankan instruksi itu," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.<br /><br />Menurutnya, narkoba merupakan salah satu teroris yang sangat berbahaya karena sistematis yang bisa menghancurkan para generasi muda sampai ke anak cucu.<br /><br />Kondisi darurat di Indonesia itu tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah Kalbar, karena jaringan narkoba beraksi memasarkan barangnya dengan segala macam cara.<br /><br />"Untuk itu, saya berharap kepada semua pihak, baik dalam keluarga, tokoh masyarakat, agama dan lain sebagainya untuk bersama -sama memerangi barang haram ini. Jangan kita biarkan para generasi muda, anak cucu kita kehilangan nyawanya," tuturnya.<br /><br />Dia mengatakan, potret di lapangan terkait Narkoba itu sangat mengerikan karena banyak terpidana kasus narkoba masih mengendalikan bisnis narkoba dari dalam lapas. Untuk itu diharapkan kondisi darurat ini disadari oleh semua pemangku kebijakan agar dapat memerangi narkoba secara masif dan efektif.<br /><br />"Makanya presiden meminta seluruh kepala daerah, untuk satu garis dan satu kata, tegas perangi narkoba," katanya.<br /><br />Pada kegiatan rapat koordinasi nasional penanganan narkoba dengan tema yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Kepala BNN Anang Iskandar, sejumlah Menteri kabinet Kerja, kepala daerah se-Indonesia, beserta undangan lainnya.<br /><br />Dalam sambutan Jokowi menyatakan tidak ada toleransi terhadap kasus peredaran narkoba.<br /><br />"Kalau kita tidak punya keberanian menentukan sikap, tidak akan rampung masalah ini. Karena Indonesia saat ini sedang dalam darurat narkoba, dimana hal ini ditunjukkan dari 50 orang meninggal setiap harinya karena narkoba," kata Jokowi.<br /><br />Selain itu, pengguna yang harus direhabilitasi juga sangat besar, mencapai 4,2 juta jiwa, ditambah 1,2 pengguna narkoba yang tidak dapat di rehabilitasi.<br /><br />Dengan fakta tersebut, menurut Jokowi tidak ada lagi toleransi bagi para pengedar narkoba, apa lagi pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba meski mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri.<br /><br />"70 persen di lapas itu semua karena narkotika dan penjara penuh karena masalah ini. Makanya, ini harus disikapi dengan tegas, jangan diberi toleransi," tuturnya. (das/ant)</p>
