Gubernur Kalsel Minta Pertamina Transparan

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin meminta PT Pertamina lebih transparan dalam pendistribusian bahan bakar minyak dan gas di Kalimantan Selatan. <p style="text-align: justify;">Menurut Rudy di Banjarmasin, Selasa, informasi tentang pengalihan proyek konversi minyak ke gas dari Kalsel ke Kalimantan Tengah, di luar pengetahun pemerintah provinsi Kalsel, sehingga pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan apapun.<br /><br />"Kami tidak pernah tahu program Pertamina, apakah benar konversi minyak tanah ke gas dipindahkan ke Kalteng atau bagaimana karena tidak pernah mendapatkan informasi," katanya.<br /><br />Namun yang pasti, tambah Gubernur, pada 2012 Kalsel tidak mendapatkan kelanjutan program konversi minyak tanah ke gas yang seharusnya dilakukan pada sembilan kabupaten dan kota.<br /><br />Pada 2010 hingga 2011, kata dia, pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas Kalsel baru dilaksanakan pada empat kabupaten dan kota yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Balangan.<br /><br />Sesuai program awal, setelah empat kabupaten tersebut selesai melaksanakan konversi, maka program dilanjutkan untuk sembilan kabupaten dan kota yang tersisa.<br /><br />"Namun kenyataannya pada 2012 kita tidak mendapatkan program tersebut tanpa pemberitahuan, apakah program tersebut dibatalkan atau dialihkan," katanya.<br /><br />Dengan demikian pihaknya tidak bisa melakukan protes karena tidak mengetahui kebijakan Pertamina.<br /><br />Seharusnya, program tersebut dijalankan secara berkesinambungan, sehingga tidak terjadi gejolak dan kemungkinan penyelewengan BBM bersubsidi, yang dibawa dari daerah yang belum dikonversi ke daerah yang telah dikonversi.<br /><br />Sesuai ketentuan, daerah yang telah selesai melaksanakan konversi, subsidi minyak tanahnya dicabut, sehingga harga minyak tanah yang sebelumnya Rp3.500 kini menjadi Rp7.000-Rp8.000 per liter.<br /><br />Perbedaan harga minyak tanah bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup jauh tersebut, tidak menutup kemungkinan membuat masyarakat di daerah yang belum dikonversi menjual minyak tanah bersubsidi ke daerah yang sudah dikonversi, dengan harga sedikit di atas minyak tanah bersubsidi.<br /><br />Tidak transparannya program Pertamina, kata Gubernur, membuat kondisi perekonomian Kalsel juga tidak menentu, karena seakan-akan pendistribusian BBM aman dan lancar, namun tiba-tiba terjadi antrean panjang.<br /><br />Kondisi tersebut, selalu berlangsung secara berulang sejak bertahun-tahun tanpa ada perbaikan atau pemecahan jalan keluar secara permanen.<br /><br />"Kekurangan premium, solar dan BBM lainnya termasuk gas, tentu sangat mengganggu perekonomian Kalsel termasuk juga distribusi barang dan jasa," katanya.<br /><br />Gubernur berharap, ke depan Pertamina sebagai pemegang pendistribusian BBM dan gas di Kalsel khususnya, lebih transparan baik kepada pemerintah daerah dan pemegang kebijakan daerah terkait.<br /><br />Dengan demikian, barbagai persoalan dan kendala yang terjadi bisa diantisipasi dan dihadapi secara bersama-sama. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.