Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengharapkan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar serius mengatasi masalah perbatasan yang menjadi beranda negara itu, terlebih dengan terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan. <p style="text-align: justify;">"Pusat melalui kementerian hendaknya serius menangani permasalahan perbatasan terutama untuk pengembangan serta pembangunan kawasan tersebut," kata Awang Faroek di hadapan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Agung Mulyana pada Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kaltim di Jakarta, Kamis.<br /><br />Adanya ketidakseriusan ujar Awang dalam siaran pers dari Humas Pemprov Kaltim, yakni terlihat dari kegiatan maupun program kerja yang dilakukan pihak Kementerian di kawasan perbatasan Kaltim yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan program tersebut tidak disampaikan ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten setempat.<br /><br />Selain itu, banyak program kementerian (Menteri Negara Daerah Tertinggal) dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah ternyata tidak sinkron dengan program dan kegiatan yang telah disusun pemerintah daerah. Padahal, sukses atau berhasilnya pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah ketika aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.<br /><br />Awang menilai bahwa sudah sewajarnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang akan melakukan suatu kegiatan di daerah perbatasan, sebaiknya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan tersebut. Sehingga program maupun kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat disinergikan dengan program dan kegiatan pemerintah daerah.<br /><br />"Jangan sampai ada program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ternyata tidak diperlukan masyarakat di kawasan perbatasan," jelasnya.<br /><br />Pemprov Kaltim bersama tiga kabupaten yang memiliki daerah berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat dengan panjang kawasan perbatasan mencapai 1.038 kilometer telah menyusun berbagai program prioritas.<br /><br />Program-program prioritas itu disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Misalnya, pembangunan jalan dan jembatan guna membuka keterisolasian daerah, sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan.<br /><br />"Kami telah memprogramkan pembangunan infrastruktur diantaranya membangun jalan. Namun untuk pembangunan jalan poros tidak dapat dilaksanakan terkendala lahan yang akan dilewati sehingga kami mencoba membangun jalan akses yang hanya dapat menghubungkan antara kabupaten saja," ujarnya.<br /><br />Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Agung Mulyana mengemukakan tugas dan fungsi BNPP, yakni menetapkan kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan kebutuhan anggaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan.<br /><br />Rakor dihadiri Deputi I Bidang Batas Wilayah Negara BNPP TH Susetyo dan Bupati Nunukan Basri. Gubernur Awang Faroek didampingi Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltim HM Aswin, Kepala Bappeda Rusmadi, Kepala Dinas Perhubungan Zairin Zain serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Taufik Fauzi. <strong>(das/ant)</strong></p>
