Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai bahwa tim Pemekaran Provinsi Provinsi Kapuas Raya (PKR) selama ini kurang koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis saat rapat perombakan tim pemekaran di Pontianak hari Minggu lalu. <p style="text-align: justify;">Demikian dikatakan Drs. H. Tatang Suhardi,MM Asisten II Setda Kapuas Hulu yang mewakili Bupati Kapuas Hulu dalam rapat pemekaran PKR, kepada sejumlah wartawan, Rabu (20/06-2012).<br /><br />" Ya kata Gubernur sih begitu, dirombaknya tim pemekaran PKR, karena sebelumnya kurang koordinasi dengan pak Gubernur,itulah yang menjadi alasan perombakan tim tersebut," tuturnya.<br /><br />Selain itu menurut Tatang, Cornelis juga menyampaikan bahwa persyaratan-persyaratan yang disiapkan selama ini masih kurang,perlu dilengkapi lagi terutama masalah penganggaran dari lima Kabupaten yang masuk dalam kawasan Timur Kal-bar dan sejumlah administrasi lainnya.<br /><br />"Menurutnya memang yang menjadi kendala selama ini memang persyaratannya yang masih kurang,dan pak Cornelis menekankan agar persyaratan yang belum lengkap harus disiapkan dari sekarang, karena kata pak Cornelis PKR baru akan terealisasi pada Tahun 2025," ungkap Tatang.<br /><br />Selain itu, menurut hasil rapat yang dihadirinya saat itu, kata Tatang dalam perombakan tim pemekaran PKR Mikael Abeng sebagai Ketua Tim Pemekaran PKR. Dan saat rapat dilaksanakan masing-masing perwakilan dari lima Kabupaten Timur Kalimantan Barat dan untuk Kapuaas Hulu Saya yang diperintahkan pak Bupati menghadiri rapat tersebut. <strong>(phs)</strong></p>
