Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan PT Pertamina hingga kini masih belum transparan soal data dan pendistribusian bahan bakar minyak di daerah ini. <p style="text-align: justify;">"Kita masih sulit mendapatkan data riil dari PT Pertamina terkait berapa banyak distribusi BBM di Kalimantan Selatan yang telah disalurkan," katanya usai penandatanganan kerja sama satuan tugas pengamanan dan pendistribusian BBM antara BPH MIgas dan empat provinsi di Pulau Kalimantan, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Ia berharap dengan adanya penandatanganan kerja sama tersebut, PT Pertamina bisa lebih transparan sehingga berbagai kemungkinan terjadinya kebocoran bisa dicegah semaksimal mungkin.<br /><br />Sebagai contoh, kata dia, akibat lemahnya pengawasan PT Pertaminan terhadap distribusi BBM, ada temuan tim Pemprov Kalsel berupa selisih pendistribusian solar bersubsisi sekitar 170 tangki selama 15 hari.<br /><br />"Itu hanya sebagai contoh yang harus diwaspadai, karena tidak adanya kontrol pengiriman dari depo hingga ke SPBU," katanya.<br /><br />Ke depan, kata gubernur, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Pertamina diharapkan lebih transparan dan teliti dalam pendistribusian BBM terutama solar yang diduga terjadi penyimpangan.<br /><br />Gubernur sebelumnya juga menyatakan hal yang sama bahwa PT Pertamina tidak transparan dalam mendistribusikan BBM sehingga muncul kecurigaan adanya permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />"Meski sudah ada temuan tersebut, PT Pertamina sampai sekarang juga belum transparan. Namun setelah penandatanganan kerja sama ini diharapkan bisa lebih baik," katanya.<br /><br />Sesuai ketentuan, satuan tugas yang terdiri atas BPH Migas, PT Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan dan aparat terkait lainnya, akan melakukan pengawasan mulai dari depo hingga pendistribusian ke SPBU dan masyarakat.<br /><br />Tentang penjual eceran, kata gubernur, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, kecuali untuk pengecer BBM yang memang berada di daerah terpencil dan jauh dari SPBU tetap diperbolehkan.<br /><br />Terkait belum adanya keputusan penambahan solar, menurut dia, hal itu menunggu hasil pengawasan satuan tugas yang akan segera dilaksanakan.<br /><br />Gubernur juga mengingatkan akibat tidak transparannya PT Pertamina tersebut, kondisi perekonomian Kalsel juga tidak menentu, karena seakan-akan distribusi BBM aman dan lancar namun tiba-tiba terjadi antrean panjang.<br /><br />Kondisi tersebut selalu berlangsung secara berulang sejak bertahun-tahun tanpa ada perbaikan atau pemecahan secara permanen.<br /><br />"Kekurangan premium, solar dan BBM lainnya termasuk gas tentu sangat mengganggu perekonomian Kalsel termasuk juga distribusi barang dan jasa," katanya.<br /><br />Gubernur berharap ke depan PT Pertamina sebagai pemegang hak mendistribusikan BBM dan gas di Kalsel lebih transparan baik kepada pemerintah daerah maupun pemegang kebijakan terkait lainnya.<br /><br />"Dengan demikian barbagai persoalan dan kendala yang terjadi bisa diantisipasi dan dihadapi secara bersama-sama," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
