Gubernur Cornelis dan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengadakan rapat kerja tertutup dengan perangkat pemerintah daerah dan camat se-Kalimantan Barat di Hotel Gran Mahkota Pontianak, Kamis. <p style="text-align: justify;">Rapat tersebut kabarnya membahas sejumlah isu di antaranya mengenai evaluasi pelaksanaan KTP elektronik, program bantuan operasional sekolah, penanggulangan kemiskinan dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.<br /><br />"Intinya, ingin memperkuat kembali tentang semua bidang yang menyangkut tentang pemerintahan," kata Gubernur Cornelis yang ditemui setelah membuka rapat kerja itu.<br /><br />Ia melanjutkan, dari berbagai kebijakan yang dicanangkan pemerintah ada kemungkinan yang sudah dilaksanakan oleh daerah.<br /><br />Selain itu, ujar dia, juga berbagai hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<br /><br />"Termasuk Instruksi Presiden ketika rapat di Jakarta tanggal 19 Januari lalu," kata Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu.<br /><br />Sedangkan, untuk bupati dan wali kota, sudah dilakukan bersama-sama beberapa waktu lalu.<br /><br />"Sekaligus agar muncul pemahaman yang sama antara gubernur, bupati dan wali kota," kata Cornelis menegaskan.<br /><br />Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalbar, Christianus Lumano mengatakan, yang menjadi bahasan utama di rapat kerja tersebut mengenai pemerintahan, hukum, kependudukan dan catatan sipil.<br /><br />"Misalnya tentang pelaksanaan KTP elektronik," ungkap dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
