Hak Angket Pertambangan DPRD Kotim Hanya Wacana

Rencana DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah untuk mengusung penggunaan hak angket dalam menyikapi perizinan investasi tambang hanya sebatas wacana. <p style="text-align: justify;">"Selama ini masih kami anggap wacana saja, karena munculnya rencana pengusungan hak angket itu masih kami lihat di media saja, dan belum ada pembicaraan serius atau rapat serius lintas fraksi. Karena itu kami menunggu saja, seperti apa perkembangannya nanti," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Mukhlan Sapri di Sampit, Rabu.<br /><br />Fraksi demokrat akan benar-benar mengkaji terlebih dahulu apakah memang harus ikut serta mengusung hak angket tersebut atau tidak karena jangan sampai hak itu diusung hanya untuk kepentingan politis semata, tanpa melihat kepentingan masyarakat secara luas.<br /><br />Sekretaris Fraksi Demokrat Kemikson F Tarung juga menambahkan, bahwa jika memang ada keseriusan untuk mengusung hak angket tersebut, pihaknya siap diikutsertakan dalam pembicaraan serius atau dalam sebuah forum rapat resmi.<br /><br />"Sejauh ini kami belum ada dibawa rapat untuk membahas ini, jadi kami hanya menunggu dan melihat saja dulu sambil mempelajari apa saja kepentingan dengan diusungnya hak angket tersebut," katanya.<br /><br />Sedangkan pada situasi sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD telah memastikan akan menggunakan hak angket mereka dengan pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengungkap adanya dugaan penyimpangan dibalik penerbitan sejumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi pertambangan oleh Bupati Kotim Supian Hadi.<br /><br />Dari situasi yang berkembang di lembaga legislatif, masih secara lisan sudah ada tiga fraksi yang akan memastikan menjadi inisiator pembentukan Panitia Kerja (Panja) tambang tersebut yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN.<br /><br />Ketiga fraksi tersebut kabarnya juga sudah menunjuk anggotanya yang nantinya akan duduk pada panitia kerja hak angket.<br /><br />Sesuai dengan tata tertib dewan, minimal lima orang anggota dewan dari fraksi berbeda sudah diperbolehkan mengajukan penggunaan hak angket.<br /><br />Keinginan para anggota dewan Kotim untuk membentuk Panja tambang juga sudah mendapat dukungan penuh dari hampir semua pimpinan dewan, terkecuali wakil ketua II Juanda (fraksi Partai Demokrat) yang masih menyatakan pikir-pikir sambil melihat perkembangannya dulu untuk mengambil keputusan ikut serta atau tidak.<br /><br />Menurut Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, dirinya selaku pimpinan tentu saja sangat memahami keinginan dari anggota dewan Kotim yang akan mengusulkan penggunaan hak angket.<br /><br />"Pembentukan hak angket sendiri dilakukan sebagai sikap lanjutan dewan terhadap karut-marutnya persoalan tambang di Kabupaten Kotim yang hingga kini belum bisa memberikan kepastian hukum bagi para investor," terangnya.<br /><br />Jhon menilai, penerbitan sejumlah IUP eksploitasi atau produksi oleh Bupati Kotim Supian Hadi diyakini dewan merupakan kebijakan yang tidak prosedural sebab bertentangan dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<br /><br />Jika berpedoman dengan kedua aturan diatas, sudah jelas dipastikan kalau bupati tidak bisa begitu saja menerbitkan IUP tanpa prosedur lelang, sebab selama ini Kotim tidak mempunyai pencadangan wilayah pertambangan yang dibuktikan dengan surat keputusan (SK) bupati Kotim, dan SK tersebut harus diterbitkan sebelum tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan bunyi pada PP nomor 23/2010, pasal 112 ayat 5.<br /><br />"Terbitnya pencadangan wilayah harus dalam bentuk SK Bupati dan bukan dalam bentuk formulir permohonan pencadangan wilayah. Formulir itu tidak bisa disejajarkan dengan SK atau malah dijadikan pengganti SK, inilah kekeliruannya sehingga kami beranggapan semua IUP yang telah diterbitkan itu cacat hukum dan harus dibatalkan," ungkap Jhon.<br /><br />Dengan mengacu kepada aturan tersebut, ditegaskannya apabila pemerintah daerah tidak melakukan pencabutan izin maka Bupati Kotawaringin Timur yang telah menandatangani penerbitan izin baru pertambangan itu harus bertanggungjawab dan bersiap dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu berupa pidana hukuman penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp200 juta yang tertuang pada BAB XXIII pasal 165.<br /><br />Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini investor pertambangan yang berminat melakukan invasi usaha di Kotim jumlahnya cukup banyak yaitu ada 44 buah perusahaan. Namun dari semua perusahaan yang telah mengajukan permohonan tersebut baru 18 buah saja yang telah mengantongi IUP eksplorasi dan eksploitasi (produksi), 12 buah dikeluarkan pada masa kepemimpinan mantan bupati yang lama, yakni Wahyudi K Anwar dan enam buah dikeluarkan bupati yang baru, yakni Supian Hadi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.