Hati-Hati, PBB P2 Jangan Basar Pasak Dari Tiang

Lahirnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sintang, yang menurut keterangan Bupati Sintang, Milton Crosby akan mulai beroperasi diawal tahun 2014 mendatang, merupakan angin segar bagi kelompok eselonering Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Sintang. <p style="text-align: justify;">Di Dispenda ini, nantinya akan ada jabatan Sekretaris yang dijabat oleh Eselon III.a, kemudian akan ada 3 Kepala Bidang yang dijabat oleh Eselon III.b yang membawahi sejumlah Kepala Seksi yang akan dijabat oleh Eselon IV.<br /><br />Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Victor Emanuel, yang ditemui di ruang Dosen Universitas Kapuas, hari Selasa (4/7/2013), perintah dari Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 ini, telah membuat Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menjadi semakin gemuk.<br /><br />Penggantian UU ini dipicu karena adanya sejumlah perubahan fundamental dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satunya adalah dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Selama ini PBB dan BPHTB merupakan pajak pusat.<br /><br />Sebelumnya, Pemkab/Pemkot dengan duduk-manis menerima pembagian hasil PBB P2. Karena walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut secara mayoritas diserahkan kembali kepada Kabupaten/Kota. Cara seperti ini, sebenarnya lebih disukai oleh banyak pemerintah Kabupaten/Kota. Karena Kabupaten/Kota tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk membentuk SKPD dan operasionalnya. Boleh jadi, sebagian besar Pemkab/Pemkot merasa berat hati menerima pengalihan ini.<br /><br />“Oleh sebab itu, seiring berlakunya UU PDRD yang baru tersebut, Pemkab Sintang harus bersiap diri agar dapat menerapkannya dengan baik. Kemudian mampu menjabarkan berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Jangan sampai nantinya semua perolehan pajak hanya habis untuk membiayai penyelenggaraan dan pengolahannya, atau bahkan menjadi besar pasak dari tiang. Kontrolnya mudah, bandingkan saja antara jumlah penerimaan sebelum adanya pelimpahan dengan saat setelah adanya pelimpahan”, ucap Victor.<br /><br />Dipenghujung perbincangan, Victor juga mengatakan bahwa sebetulnya UU PDRB sangat ini terlambat. Dibanyak negara, urusan Pajak Properti atau jika di Indonesia adalah PBB, memang menjadi urusan pemerintah daerah. ”Yang penting, keterlambatan ini jangan dijadikan alasan untuk melakukan studi banding”, ucapnya. <strong>(das/Luc)</strong><br /><br /><br /></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.