Hindari Kebijakan Diluar Anggaran

Penjabat bupati Melawi, Hatta meminta SKPD yang ada di jajarannya, agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran, jangan sampai memberi kebijakan di luar dari ketentuan, karena bisa berhadapan dengan hukum. <p style="text-align: justify;">“Saya berkuasa, itu tidak boleh, tetap harus mengacu pada undang-undang, kalau itu dijalankan dengan baik, selamatlah dia, tapi kalau tidak masuk parit lah kita, memang tidak saat itu juga tapi nanti” katanya.<br /><br />Hatta mengatakan, dirinya juga sangat menghindari memberikan kebijakan di luar anggaran. Karena konsekuensinya juga sangat besar, kata dia, menjalankan aturan tidak bisa hanya mengandalkan keinginan sendiri.<br /><br />Kata, Hatta saat ini kinerja pejabat banyak yang menyoroti dan mengawasi. Hatta mengaku ngeri saat ini banyak sekali pejabat yang terlibat korupsi. Kata dia, sehebat apapun, jika telah melanggar aturan dan melawan undang-undang, bisa diproses.<br /><br />“Maka dari itu saya akan melakukan evaluasi penggunaan anggaran dari bulan Januari sampai Agustus, saya minta nanti semua SKPD melaporkan penyerapan anggaran, saya tidak mau tahu, mumpung BPK belum masuk ke Melawi,” tegasnya.<br /><br />Lanjutnya Hatta, dalam waktu dekat, akan ada pemeriksaan khusus dari BPK terkait keuangan di Kabupaten Melawi. Sebagai penjabat dirinya akan terbuka, karena saat ini memang sudah era keterbukaan publik.<br /><br />“Ada tujuh kabupaten yang akan diaudit secara khusus, terutama daerah yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kenapa dilakukan pemeriksaan khusus, supaya diketahui mana batas pejabat lama dan mana batas pejabat yang baru, saya tidak mau cuci piring orang, atau menanggung resiko orang, sedangkan saya tidak tahu apa-apa,” jelasnya.<br /><br />Dia mengatakan, Pemeriksaan Dengan Maksud Tertentu, (PDT) akan dilaksanakan dengan cepat, dalam satu bulan pemeriksaan sudah bisa selesai, berbeda dengan pemeriksaan rutin bisa saja didiamkan.<br /><br />“Jadi berlaku bagi setiap daerah yang melaksanakan pilkada, ini program gubernur berdasarkan undang-undang, saya tidak nakut-nakuti, kalau kita sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan kenapa harus takut, tapi kalau salah ya tetap salah kita tidak bisa melindungi karena mereka bekerja tidak sesuai dengan aturan,” jelasnya.<br /><br />Menurut Hatta, apa yang bisa membuat pejabat disalahkan dalam penggunaan anggaran. Tidak lain karena mereka telah mengambil kebijakan di luar dari program kerja SKPD. Kata Hatta menyusun anggaran itu sama seperti menyusun kebutuhan rumah tangga.<br /><br />“Ada duit Rp 10 ribu untuk beli blacan, maka belilah blacan jangan buat beli garam, kalau ada kebijakan tidak sesuai aturan jangan ikuti, kalau sampai masuk penjara kasihan dia,” tandasnya.<br />Dia mengungkapkan, contoh nyata adalah kebijakan yang dilaksanakan mentri BUMN, karena kebijakannya yang beresiko, padahal satu sen pun dia tidak memegang uang tersebut. Namun karena ada tanda tangannya maka saat ini berurusan dengan hukum.<br /><br />“Hukum kan tidak ada seperti itu, terus terang saya ngeri, daripada saya beresiko lebih baik saya jadi staf meskipun gaji pas-pasan, kenapa, karena saya tidak pernah minta jabatan, dikasi terimakasih ndak dikasi ya diam, walaupun hati sakit,” ujarnya.<br /><br />Mengapa demikian, kata Hatta, karena saat ini yang melakukan pengawasan cukup banyak. Bisa dilihat tayangan TV saat ini banyak yang menyorot pejabat masuk penjara.<br /><br />“Mudah-mudahan, pada tahun 2016 saya bisa terlibat menyusun APBD, saya akan memperhatikan kepentingan publik, saya akan berusaha bersama kawan-kawan melakukan secara transparan untuk menyusun anggaran tahun depan,” tandasnya. (KN)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.