Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berkomitmen menaikkan tingkat kesejahteraan petani di Tanah Air yang saat ini dinilai masih memprihatinkan. <p style="text-align: justify;">Ketua Ketua Umum HKTI Fadli Zon di Jakarta, Rabu, mengatakan untuk memenangi persaingan dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), upaya peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas.<br /><br />"Petani kita sukses, sektor pangan kita pasti aman, sektor pertanian aman, kita pun bakal bisa bersaing dalam pasar MEA," ujarnya pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI 2015-2020.<br /><br />Pelantikan pengurus HKTI 2015-2020 tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina HKTI Prabowo Subianto serta disaksikan Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono.<br /><br />Sejumlah personel DPN HKTI 2015-2020 yang dilantik antara lain Ketua Umum Fadli Zon, Sekjen HKTI Sadar Subagyo, Ketua Bidang Pemberdayaan Petani Arum Sabil, Wakil Umum Ketua Bidang Usaha Tani Abdul Wachid, Ketua Bidang Penyuluhan Mulyono Makmur.<br /><br />Menurut Fadli Zon, upaya peningkatan kesejahteraan menjadi agenda utama dalam program HKTI saat ini hingga ke depan, sehingga menjadi salah satu rekomendasi hasil ketetapan Musyawarah Nasional VIII HKTI 2015-2020.<br /><br />Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan salah satu indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan petani saat ini yakni Nilai Tukar Petani (NTP) yang selalu mengalami penurunan.<br /><br />"Peningkatan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani secara gradual setiap tahun menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan," ujarnya.<br /><br />Selain peningkatan NTP, tambahnya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan subsidi harga produk pertanian terutama beras yang memberikan jaminan kepastian hasil produksi petani tidak jatuh harganya saat musim panen.<br /><br />Jaminan ketersediaan, harga dan tambahan subsidi pupuk sehingga tidak terjadi kelangkaan dan melambungnya harga pupuk bersubsidi, dengan demikian akan menjamin produktivitas petani.<br /><br />Meningkatkan akses pasar produk dan komoditas pertanian sehingga petani memperoleh informasi pasar yang akurat serta memperoleh keuntungan lebih dari produk dan komoditas pertanian yang dihasilkan.<br /><br />Terkait pelaksanaan MEA, HKTI meminta pemerintah memperjuangkan secara maksimal pengamanan terhadap ketahanan pangan petani.<br /><br />Hal itu, lanjutnya, untuk menghadapi kemungkinan ketidakadilan dalam pemasaran baik produksi primer, hasil olahan maupun ketidakadilan dalam pendapatan kerja bagi petani Indonesia dan seluruh kawasan ASEAN.<br /><br />Sementara itu Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono menyatakan saat ini jumlah petani mencapai sekitar 100 juta orang atau separuh dari populasi penduduk Indonesia.<br /><br />Namun demikian, lanjutnya, petani dan pertanian di Tanah Air masih menjadi sektor yang marjinal atau terpinggirkan, bahkan sektor pertanian lambat pertumbuhannya.<br /><br />Oleh karena itu, menurut Hari, keberadaan HKTI diharapkan mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhaan ekonomi nasional yang sekaligus mengangkat kesejahteraan 100 juta petani di Indonesia.<br /><br />Sementara Ketua Dewan Pembina HKTI Prabowo Subianto mengatakan sektor pertanian dan pangan adalah hal yang bersifat sangat asasi. Oleh karena itu, tambahnya, jika tidak ada sektor pertanian maka tidak ada yang namanya negara.<br /><br />"Kalau sektor pertanian tidak diperkuat, tidak bakal ada yang namanya peradaban. Karena apa? Peradaban suatu bangsa selalu dimulai dari kekuatan ekonominya. Dan sektor pertanian menjadi salah satu penyokong perekonomian Indonesia," lanjutnya.<br /><br />Oleh karena itu, Prabowo berharap HKTI mampu memberi sumbangan yang besar di sektor pertanian, khususnya untuk memenuhi amanat UUD, dengan cara membantu pemerintah memperkuat sektor pangan melalui upaya peningkatan produksi pangan di Tanah Air.<br /><br />"Sehingga ke depan kita tidak usah impor-impor lagi," ujar mantan Ketua Umum HKTI itu. (*)</p> <p style="text-align: justify;">Sumber: http://www.antaranews.com</p>
