Honor Yang Tak Aktif Akan Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten Melawi akhir tahun ini akan melakukan evaluasi tenaga honor yang ada. Terkait pengurangi tenaga honor, pihak pemerintah hanya akan mengurangi tenaga honor yang tidak aktif. <p style="text-align: justify;">“Iya evaluasi tetap kita laksanakan. Jadi terkait honor ini ini, yang tidak aktif memang SK honornya tidak kita perpanjang lagi. sebab tenaaga honor inikan setiap tahunnya diperpanjang. Namun kita mintalah masukan dari kepala SKPD nyakan,” kaata Sekda Pemkab melawi, Drs. Ivo Titus Mulyono, MSi, saat ditemui di rumah dinasnya, Senin (26/12).<br /><br />Sebelum menentukan siapa-siapa dan berapa banyak tenaga kontrak atau honor daerah yang tidak akan diperpanjang lagi kontraknya, akan dilaakukan rapat terlebih dahulu untuk mendengar pendapat dan masukan serta laporan dari pihak kepala SKPD. Hal tersebut agar mengetahui secara pasti berapa jumlah tenaga honor yang tidak aktif.<br /><br />“Jadi dalam rapat nanti kepala SKPD bisa menjelaskan. Misalnya di PU, berapa jumlah tenaga honornya, dan berapa yang tidak aktif. Kemudian alas an tidak aktif itu mengapa, nah setelah itulah kita ambil keputusan,” ucapnya.<br /><br />Sekda mencontohkan, di skretariat daerah cukup banyak honor yang ada. Dari sejumlah honor tersebut, ada sejumlah honor yang jarang masuk. Bahkan terhadap honor yang hanya masuk pada saat gajian saja. <br /><br />“Intinya yang tidak aktif akan dirumahkan, dan kita tidak menambah lagi tenaga honor yang ada,” jelasnya.<br /><br />Sementara terkait honor-honor yang SKPD nya dibubarkan, maka tenaga honor yang ada juga akan dievaluasi dan yang tidak aktif tetap dirumahkan atau tidak diperpanjang lagi kontraknya. Sementara yang aktif, nantinya akan disebarkan ke SKPD-SKPD, sesuai dengan kebutuhan.<br /><br />Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs. Paulus yang ditemui dikonfirmasi dikediamannyamengatakan, bahwa sudah ada beberapa nama yang masuk ke BKD terkait tidak aktifnya tenaga honor. <br /><br />“Sudah ada 4 sampai 5 nama tenaga honor yang dilaporkan ke BKD terkait tidak aktifnya,” katanya.<br />Paulus mengatakan, untuk evaluasi tenaga honor ini, tidak peerlu lagi SKPD menyampaikan surat permohonan perpanjangan SK tenaga honor yang aktif, karena datanya sudah ada di BKD. <br /><br />“Nah, yang perlu disampaikan BKD, cukuplah jumlah dan nama-nama tenaga honor yang tidak aktif. Karena itu yang tidak kita perpanjangkan,” paparnya.<br /><br />Paulus juga mengatakan, di tahun 2016 ini, sudah ada enaga honor yang dibrhentikan karena ketidak aktifa. “Kalau tidk salah saya ada 3orang honor yang diberhentikan ditahun 2016 ini.pemasalahannya rata-rata tidak aktif,” ujarnya.<br /><br />Terkait nggarannya, Paulus mengatakan, jumlah hnor yang terdaftar pada tahun 2016 ini ada sebanyak 1.477 tenaga korak atau honor daerah. Jumlah terebut etiap tahunnya menghabiskan anggaran APBD sebanyak Rp. 20 Milyar. <br /><br />“Kalau honor inikan gaji minimalnya Rp. 1.050.000. Sementara maksimalnya Rp. 1.100.000. Nah, dengan adanya evaluasi inilaha akan mengurangi pengeluaran untuk tenaga honor. Karena ngat disayangkan jika membayar tenaga honor yang tidak aktif,” pungkasnya. (KN)</p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.