Ibu Kota Negara Disarankan Tetap Jakarta

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf(Purn) Nasib Alamsyah menyarankan, Ibu Kota Negara Republik Indonesia sebaiknya tetap di DKI Jakarta. <p style="text-align: justify;">"Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI ke daerah atau pulau lain belum tentu menyelesaikan permasalahan Jakarta," ujarnya, sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Selasa.<br /><br />Saran itu berkaitan dengan munculnya kembali wacana pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa, antara lain ke Kalimantan, sebagaimana terungkap dalam seminar di Jakarta baru-baru ini.<br /><br />Sabagai salah satu solusi mengatasi masalah Ibu Kota tersebut, pensiunan perwira menengah TNI-AD yang pernah bertugas di Jakarta itu berpendapat, agar sebagian kegiatan pemerintahan atau kementerian yang dipindahkan keluar Jawa.<br /><br />Misalnya Kementerian Keluatan dan Perikanan ke Provinsi Maluku, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Provinsi Papua, dan Kementerian Kehutanan ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).<br /><br />Begitu pula misalnya Kementerian Sosial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Lingkungan Hidup ke Kalsel, dan Kementerian Perdagangan ke Provinsi Kepulauan Riau.<br /><br />Sedangkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Pertahanan Keamanan, tetap di Ibu Kota Negara bersama-sama istana kepresidenan, sarannya.<br /><br />Mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu berkeyakinan, dengan cara memindah atau menempatkan beberapa kementerian keluar Jawa, bisa mengurangi permasalahan Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas.<br /><br />"Di sisi lain, daerah-daerah yang menjadi tempat kementerian tersebut, kemungkinan bisa berkembang pesat," ujar alumnus Akademi Militer Nasional 1973 atau seangkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (kini Presiden RI) itu.<br /><br />"Pertimbangan lain, mengapa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta? Karena untuk menjaga historis agar bangsa-bangsa di dunia dan khususnya generasi bangsa Indonesia sendiri dari masa ke masa, tetap mengetahui sejarah tersebut," lanjutnya.<br /><br />Oleh sebab itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, wacana mau memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke provinsi lain atau luar Pulau Jawa, perlu pertimbangan dan pemikiran yang lebih matang.<br /><br />"Kita semua tentu tidak ingin pemindahan Ibu Kota akan menambah permasalahan baru yang lebih rumit atau terkesan hanya memindahkan masalah dari daerah yang satu ke daerah lain," demikian Nasib Alamsyah.<br /><br />Rapat paripurna 10 Desember 2013 dengan agenda mendengarkan jawaban pengusul tiga Raperda inisiatif dari DPRD Kalsel atas tanggapan atau pemandangan umum eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.<br /><br />Tiga Raperda inisiatif itu tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kalsel, atas usul Badan Legislasi (Banleg) DPRD tingkat provinsi tersebut.<br /><br />Kemudian Raperda tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kalsel, atas usul Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD setempat.<br /><br />Selain itu, Raperda penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut, atas usul Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel.<strong> (das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.