Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat asal kabupaten Sintang, Inosensius merasa prihatin dengan polemik yang terjadi pada 200 lebih guru daerah terpencil dan perbatasan, terkait dengan persoalan tunjangan dari pusat yang belum mereka terima hingga saat ini. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Inosensius, yang duduk di Komisi A DPRD Kalimantan Barat ini ketika dihubungi kalimantan-news, Rabu (06/04/2011)<br /><br />Menurutnya, tunjangan guru perbatasan dan daerah terpencil yang merupakan proyek pemerintah pusat ini, jika kedepannya masih diluncurkan, maka kasus yang terjadi saat ini tidak terulang lagi. Pemerintah daerah atau institusi yang membidangi masalah tersebut, tidak serta merta menerima saja proyek tersebut, bahkan bila perlu menolak dan meminta dalam bentuk lain.<br /><br />“Harus dikaji terlebih dahulu dan dikonsultasikan guna mengantisipasi persoalan yang timbul saat dilaksanakan nantinya,” kata Ino.<br /><br />Menurutnya, hal tersebut untuk menghindari kecemburuan seperti yang terjadi saat ini, dimana ada yang dapat dan ada yang tidak.<br /><br />“Bukan hal yang tabu bila proyek dalam bentuk pemberian tunjangan tersebut tidak diterima, tapi dialihkan dalam bentuk lain. Ini bukan berarti kita tidak menghargai maksud baik pemerintah pusat yang ingin memperhatikan para guru didaerah terpencil ataupun perbatasan,” katanya<br /><br />Penolakan dalam bentuk tunjangan tersebut dapat dikonsultasikan dengan pusat dan digantikan lainnya dengan sumber pendanaan yang sama.<br /><br />“Namun jika memang harus menerima proyek itu, saat kuota yang disampaikan tidak terpenuhi maka dapat ditambahkan dengan APBD kabupaten. Aturannya tetap mengacu pada syarat yang sama dengan pusat, bagi guru yang tidak masuk dalam kuota pusat,” usul Ino<br /><br />Dengan demikian dasarnya semua guru mendapatkannya dengan nilai yang sama dengan pusat walaupun sumber dananya berbeda.<br /><br /><br /><strong>Minta Guru Tidak Mogok</strong><br /><br /><br />Sementara itu terkait dengan keinginan para guru yang mengancam akan mogok serta memboikot pelaksanaan UAS, dirinya meminta agar para pendidik ini dapat bersikap lebih bijaksana lagi.<br /><br />“Jangan sampai mengorbankan nilai luhur seorang pendidik yang harus mencerdaskan anak didik,” tandasnya.<br /><br />Guru, lanjutnya adalah contoh suri tauladan bagi para anak didik dikemudian hari.<br /><br />“Selaku anggota DPRD provinsi, dan putera asli Sintang saya meminta para guru untuk tidak melaksanakan niatnya tersebut. Guru jangan sampai mengedepankan emosional dengan harus mengorbankan profesionalismenya untuk mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>
