Dua hari menjelang pelaksanaan Pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah diikuti merebaknya isu pembagian uang oleh anggota tim pemenangan pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat kelas bawah. <p style="text-align: justify;">Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Politik Uang, Sigit Widodo di Palangka Raya, Senin mengakui maraknya isu politik uang dalam proses Pilgub Kalteng sejak proses tahapan Pilkada serentak yang akhirnya Kalteng gagal menjalankan amanat Undang-undang tentang Pilkada serentak akibat sengketa antar paslon.<br /><br />Deklarator anti politik uang pada Pilgub Kalteng itu menyebut permainan dan bagi-bagi uang ke Parpol dan masyakat calon pemilih sebagai bentuk "kejahatan demokrasi".<br /><br />"Jangan asal atas nama demokrasi, tapi sebaliknya tingkah perbuatan justru mengkhianti dan melakukan kejahatan dengan kedok menjalankan demokrasi," tegas Sigit, seorang aktivis muda di Palangka Raya.<br /><br />Masyarakat Kalteng juga terus menyuarakan bentuk provokasi atas suku, agama, ras, dan antargolongan menjelang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalteng yang akan dilaksanakan pada 27 Januari 2016.<br /><br />Menurut Sigit Widodo, masyarakat Kalteng harus bersama-sama menolak dan menyuarakan anti politik dan berbagai isu provokasi yang bisa memecah belah masyarakat Kalteng.<br /><br />Pilgub Kalteng yang digelar 27 Januari 2016 diikuti dua paslon yaitu nomor urut satu Sugianto Sabran-Habib Ismail dari koalisi Parpol Gerinda, Demokrat, PAN, PKB, dan Golkar. Sedangkan paslon urut dua Willy M Yosef-Wahyudi K Anwar dari PDIP.<br /><br />Semula ada tiga paslon Pilgub Kalteng pada tahapan Pilkada serentak lalu, namun paslon urut tiga Ujang Iskandar-Jawawi diusung Nasdem, PPP, Hanura, dan PKPI itu dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.<br /><br />Pembatalan paslon gubernur Kalteng itu karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan akibat dualisme dukungan DPP PPP Kubu Yan Farid yang juga memberikan dukungan pencalonan paslon Sugianto Sabran-Habib Ismail. (das/ant)</p>
