Sejumlah keluhan yang disampaikan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkadesa) Desa Loka Jaya di Kecamatan Tanah Pinoh (Kota Baru), Melawi tentang pengelolaan dana untuk melaksanakan Pilkades dijawab oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa dan Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-KBP), Drs. Junaidi. <p style="text-align: justify;">Ia mengatakan, pengelolaan dana untuk pelaksanaan pilakdes di desa-desa memang dikelola pihaknya, dan itu memang ranah BPMPD. Sebab yang akan memberikan SPJ nya nanti, bukanlah panitia Pilkades, tapi BPMPD.<br /> <br />“Dana itukan ada di RKA kami. Dan penyediaaan untuk melaksanakan Pilkades un disediakan oleh BPMPD. Salah satunya mencetak surat suara, kan tidak mungkin mereka mencetak masing-masing. Baliho kita yang buatkan semua, terkecuali makan minum kita serahkan ke mereka, itukan hak mereka,” ungkap Junaidi, saat ditemui di ruaangan kerjanya, Rabu (3/11).<br /><br />Kemudian terkait honor panitia, Junaidi mengatakan, itu semuanya ada, dan akan dibayarkan setelah kerja selesai. Sebab jika diserahkan dulu ke Panitia sebelum kerjanya selesai, sulit untuk mempertanggungjawabkannya. <br /><br />“Sebagian honor sudah kita serahkan, sisanya tunggu kerjaa selesai. Semua honor panitia, tiap desa itu Rp. 8 juta. Itu diluar peralatan dan logistic yang diperlukan seperti ATK dan sebagainya. Itu semua kami yang ngerjakan,” jelasnya.<br /><br />Bahkan, kata Junaidi, banyak pengadaan yang tidak ada anggarannya. Seperti dana sosialisasi, serta pendataan pemilih, itu tidak ada anggarannya. <br /><br />“Banyak yang tidak dianggarkan, termasuk undangan untuk pemilih. Begitu pula dengan dana pengamanan, tidak ada dianggarkan,” ucapnya.<br /><br />Junaidi juga mengatakan, setiap desa yang melaksanakan pilkades, memang dianggarkan rata-rata Rp. 30 juta. “Namun tidak mungkin diserahkan langsung ke panitia, sementara kami yang mempertanggungjawabkannya,” ucapnya.<br /><br />Kemudian terkait pembayaran honor hanya diberi makan, Junaidi juga menjawabnya, bahwa itu tidaklah benar. Konsumsi yang diberikan itu memang hak panitia. <br /><br />“Honornya ada sebesar Rp. 8 juta tiap desa, tapi dibayar saat Pilkades selesai,” ungkapnya lagi.<br /><br />Junaidi mengaku kecewa dengan keluhan Panitia Pilkades yang terlebih dahulu disampaikan ke luar, dan tanpa mengkonfirmasi ke pihak BPMPD. <br /><br />“Seharusnya itu pihak panitia bisa mengkonfirmasinya ke BPMPD, karena ini adalah ranah kami. Jangan asal keluh keluar,” ucapnya.<br /><br />Terkait anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan 49 desa di Melawi, yang akan diikuti kurang lebig 180 calon kades, melalui dana APBD Melawi telah dianggar sebanyak Rp. 1,5 milyar. Namun masih mengalami kekurangan. <br /><br />“Kami sudah menyampaikan kekurngannya sekitar 240 juta kepada Bupati Melawi. Kami juga sampaikan, bahwa anggaran yang kurang itu nanti akan digeser dari kegiatan yang ada di BPMPD ini,” pungkasnya. (KN)</p>
