Juni Pembelian BBM Kalselteng Gunakan "Smart Card"

Mulai Juni 2012 pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akan menggunakan "Smard Card" atau kartu pintar dengan tujuan untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. <p style="text-align: justify;">Menteri BUMN Dahlan Iskan saat berada di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Senin mengatakan penggunaan kartu tersebut juga bermanfaat untuk mengontrol Pertamina dan kuota riil kebutuhan BBM Kalsel dan Kalteng.<br /><br />Menteri BUMN itu khusus datang ke Kalsel membicarakan teknis penggunaan "Smart Card" dengan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Wakil Gubernur Kalteng Akhmad Diran, Kapolda Kalsel dan PT Pertamina.<br /><br />Teknisnya, kata dia, seluruh mobil yang terdaftar di wilayah Kalsel dan Kalteng akan mendapatkan kartu untuk bisa mengisi BBM bersubsidi di SPBU.<br /><br />Kartu tersebut, kata Dahlan yang melakukan rapat koordinasi di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin itu akan interkoneksi dengan seluruh SPBU di Kalsel dan Kalteng, sehingga mobil yang melakukan pengisian pada hari itu tidak bisa lagi melakukan pengisian di tempat lain di hari yang sama.<br /><br />"Jadi dengan kartu tersebut tidak ada lagi mobil yang bolak-balik mengisi bensin atau solar karena begitu dia mengisi, datanya langsung tercatat di seluruh SPBU di dua wilayah itu," katanya.<br /><br />Saat ini, kata dia, Pertamina telah menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan kartu pintar tersebut dengan melakukan pendataan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian.<br /><br />Menurut Dahlan, pemberlakuan kartu pintar pembelian BBM di Kalsel dan Kalteng tidak bertujuan untuk membatasi tetapi hanya untuk mengatur dan mengetahui secara pasti berapa kuota BBM di kedua wilayah tersebut, kalau memang kurang berapa kurangnya.<br /><br />Selain itu, dari kartu tersebut juga akan bisa dilihat apakah selama ini Pertamina benar telah mendistribusikan jatah BBM Kalsel dan Kalteng sesuai kuota yang diberikan pemerintah atau justru terjadi penyimpangan.<br /><br />Kalau ternyata dengan kartu tersebut Kalsel masih kekurangan BBM, kata Dahlan maka pihaknya akan memperjuangkan agar daerah ini mendapatkan tambahan kuota.<br /><br />"Jika dalam waktu satu bulan setelah pemberlakuan "Smard Card" ini ternyata Kalsel dan Kalteng masih kekurangan BBM maka saya akan berjuang keras untuk segera mendapatkan tambahan," katanya.<br /><br />Menurut dia, kalau ternyata kuota BBM yang diberikan pemerintah pusat benar-benar kurang, artinya merupakan pertanda baik karena pertumbuhan ekonomi daerah ini berkembang pesat sehingga harus didukung penuh oleh pemerintah pusat dan terkait lainnya.<br /><br />"Pemberlakuan kartu ini di Kalsel merupakan yang pertama kali di Indonesia, dan "Smart Card" ini juga akan diberlakukan secara nasional, hanya Kalsel yang memulainya," katanya.<br /><br />Pernyataan Dahlan tersebut membantah penolakan dari pemerintah Kalsel hanya akan menjadi kelinci percobaan dari program pusat yang pada akhirnya justru akan membuat kondisi semakin parah.<br /><br />Menurut Dahlan pemberlakuan "Smart Card" tersebut berawal dari kebijakan Gubernur Kalsel yang melakukan pembatasan pembelian BBM untuk mobil Rp100 ribu dan sepeda motor Rp20 ribu.<br /><br />"Kebijakan gubernur tersebut sangat bagus, sehingga saya menyiapkan pengawasannya yaitu dengan perangkat teknologi yang tidak mungkin dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.