Komunitas Jurnalis Istana Isen Mulang Kalimantan Tengah menyesalkan sikap diskriminatif Badan Pemeriksa Keuangan, karena hanya memperkenankan beberapa media meliput penyerahan laporan pertanggung jawaban keuangan APBD Pemerintah Provinsi 2014. <p style="text-align: justify;">Apabila pembatasan tersebut disebabkan minimnya kapasitas ruangan dapat disiasati dengan memperkenankan wartawan meliput secara bergantian, kata koordinator Komunitas Jurnalis Isen Mulang Kalteng Karana Wijaya di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />"Saya juga kurang sepakat dengan sikap BPK Kalteng yang hanya mengutus security untuk menyampaikannya. Seharusnya kan bisa Humasnya yang menyampaikan langsung, sehingga dicari jalan keluarnya. Ini kan tidak," tambahnya.<br /><br />Wartawan Tempo yang telah bertugas belasan tahun di Kalteng itu menegaskan penyerahan laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD bukan kategori rahasia, sehingga publik melalui media yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang berhak memberitakannya.<br /><br />BPK Kalteng seharusnya memahami tugas dan tanggung jawab wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik, dan sepatutnya membantu memfasilitasinya.<br /><br />"Saya rasa tidak ada yang perlu dirahasiakan dalam kegiatan itu. Kalau memang ada sesuatu, seharusnya Pemprov Kalteng yang membatasi. Ini Humas Pemprov Kalteng yang justru memberikan informasi kepada wartawan untuk diliput," katanya.<br /><br />Dia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan BPK Kalteng dapat juga introspeksi. Sebab, benturan BPK Kalteng dengan para jurnalis bukan kali pertama terjadi.<br /><br />"Saya harap ini yang terakhir. BPK Kalteng jangan arogan. Mereka juga bagian dari pemerintah yang berkewajiban menyampaikan kinerjanya kepada publik. Jangan hanya mengkritisi tapi tidak bisa dikritisi," kata Karana.<br /><br />Sebelumnya, belasan wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov Kalteng mendapat informasi ada penyerahan laporan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun 2014 kepada BPK.<br /><br />Salah seorang security BPK yang tidak mau menyebutkan namanya melarang wartawan dan hanya memperbolehkan wartawan Humas Pemprov masuk ke ruangan penyerahan LHP.<br /><br />"Mas, ini hasil konsultasi di atas, hanya wartawan Humas Pemprov saja yang bisa masuk meliput," kata security BPK Kalteng itu. (das/ant)</p>
