Kabupaten Sintang Biaya Hidup Termahal di Kalbar

SINTANG – Guna menyusun program kerja tahun 2020 yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, juga melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Desa dan Kecamatan,

Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dan saran dari banyak pihak terhadap rencana kerja Tahun Anggaran 2020.

Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kartiyus menyampaikan konsultasi public ini wajib dilaksanakan oleh Pemkab Sintang.

“ini bagian dari upaya Pemkab Sintang menyerap aspirasi masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) silakan catat usulan masyarakat dan dimasukkan ke dalam program kerja. Pada 11-18 Maret 2019 akan ada Forum OPD dan Camat. Ini wadah komunikasi Camat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada seluruh OPD berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang baru saja selesai dilaksanakan. Hasil Forum OPD ini akan dibawa pada pelaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten Sintang pada 21 Maret 2019” terang Kartiyus.

Lanjut Kartiyus, APBD Kabupaten Sintang untuk 2020 masih sama yakni 1,9 triliun, Namun kalau ditambah dengan anggaran perubahan akan menjadi sekitar 2 triliun. Kita juga sudah siapkan anggaran untuk Pilkada Sintang karena memang harus dibiayai APBD sekitar 50 milyar.

Selain itu juga pada tahun 2020 Sintang menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat nasional Kabupaten Temu Lestari.

“Tahun 2020 belanja tidak langsung akan bertambah karena penerimaan CPNS dan P3K. Tantangan terbesar kita adalah menurunkan angka kemiskinan di Sintang. Negara sudah membantu warga miskin dengan memberikan PKH dan tunjangan lansia. Biaya hidup di Kabupaten Sintang menjadi kabupaten termahal di Kalbar. Dan biaya hidup paling murah di Kayong Utara. Maka masyarakat Sintang harus segera bergerak ke ekonomi kreatif” pinta Kartiyus.

Sementara itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan bahwa konulstasi publik ini bukti bahwa kita mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum kita sahkan.

“Tahun 2020 kita sebut sebagai tahun pengembangan. Beberapa isu yang kita perhatikan tahun 2020 adalah isu produktivitas pertanian, produktivitas pelaku bisnis, produktivitas sektor jasa dan produktivitas ASN. Ada juga isu lingkungan, penurunan angka kemiskinan, sawah dan daerah kumuh, isu pelayanan publik. Ombudsman Kalbar pada 2018 menilai Sintang masih merah dengan nilai 42. Yang bagus hanya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saja. Ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam akan kita geser ke ekonomi kreatif. Reformasi birokrasi tetap kita lanjutkan. Kita juga berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan lingkungan” terang Bupati Sintang.

Bupati Sintang juga menyampaikan informasi bahwa untuk mendukung pembangunan Pos Lintas Batas Sungai Kelik, pemerintah pusat akan membangun Puskesmas megah di Desa Jasa, jalan ke Sungai Kelik juga akan dibangun, PLN juga akan menyambung kabel dari Senaning ke Sungai Kelik, sinyal telekomunikasi juga baru 3G hanya untuk SMS saja akan ditingkatkan ke 4G.

Jembatan Ketungau 2 tahun ini harus selesai karena dana sudah siap, rangka baja juga siap. Jembatan Sungai Sekapat juga akan mulai dibangun. Jembatan di Seputau Tiga juga akan kita bangun tuntas. Arah Kebijakan RKPD 2020 adalah memperkuat sinergi antara Kabupaten-Kecamatan-Desa, efisiensi anggaran, keberlanjutan pembangunan sehingga program/kegiatan menjadi tuntas.

“TMMD 2020 akan kita laksanakan di Sungai Kura sampai ke Bukit Saran dengan membangun jalan karena akan dibangun jalur PDAM. Lokasi yang kedua adalah pembangunan jalan dari Nanga Laar menuju Tanjung Miru di Kayan Hulu. Tahun 2019 ini Taman Bungur dan Taman Entuyut segera di tata lebih layak anak dan lebih modern” tambah Bupati Sintang. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.