Kades Diminta Kelola ADD Tepat Sasaran

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meminta pemerintah desa agar mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. <p style="text-align: justify;">"Hal ini saya rasa sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan ADD yang dikelola oleh kepala desa, selain itu kami dari BPMPD selalu memberikan pembinaan dan bimbingan teknik dalam pengelolaan ADD," kata Kepala BPMPD Kubu Raya, Fauzi Kasim, di Sungai Raya, Selasa.<br /><br />Menurutnya, langkah itu dilakukan, agar para kepala desa didalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (LPJ-ADD) terus membuahkan hasil, apabila kades bersangkutan bersama aparatur desa tidak menyampaikan LPJ, maka pihaknya akan memberikan teguran dan memproses lebih lanjut.<br /><br />Untuk itu Fauzi meminta, kepada seluruh kepala desa agar membuat SPJ ADD tersebut harus sudah bisa selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan.<br /><br />Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mehendrawan mengatakan, dalam realisasi pengelolaan ADD di Kubu Raya masih banyak hal yang perlu dibenahi, mengingat masih banyak kepala desa yang belum bisa mengoptimalkannya.<br /><br />Hal itu karena ketidakpahaman kepala desa tentang pengelolaan ADD tersebut, sehingga banyak yang tidak bisa menjalankan program pembangunan di desanya dengan baik.<br /><br />"Untuk itu dalam Raker Kades ini, Pemkab Kubu Raya berusaha memberikan pemahaman dan pembinaan kepada seluruh kepala desa agar para kepala desa mengerti dalam menggunakan ADD," kata Muda.<br /><br />Muda juga berharap, para kades dapat melibatkan bendaharanya dalam penganggaran pembangunan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.<br /><br />Muda mengimbau, agar Kades bisa lebih mengoptimalkan ADD yang telah diberikan kepada setiap desa.<br /><br />Dia juga menilai, ADD itu sangat penting dalam pembangunan selain dana bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk pembangunan di desanya, sehingga jika Kades tidak bisa mengelolanya dengan baik, jelas akan menghambat pembangunan di desa yang mereka pimpin.<br /><br />"Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi kembali, Pemkab Kubu Raya telah melibatkan inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa untuk membimbing dan mengawasi kepala desa dalam pengelolaan ADD," kata Muda. <strong>(das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.