Kadin Prihatin Pelanggaran Yang Dilakukan Pangkalan Minyak

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, prihatin dengan pelanggaran yang dilakukan pangkalan miyak tanah di daerah itu. <p style="text-align: justify;">"Perlu ketegasan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan pangkalan minyak, sebab apabila tidak maka masyarakat yang akan dirugikan," kata anggota Dewan Penasehat Kadin Kabupaten Kotim, Anang Syachwani di Sampit, Sabtu.<br /><br />Menjual BBM bersubsidi jenis minyak tanah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah daerah merupakan sebuah pelanggaran hukum, untuk itu mereka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.<br /><br />Penjualan minyak tanah di atas HET yang dilakukan pangkalan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di Kabupaten Kotim, untuk itu pemerintah daerah harus menindak pelaku pelanggaran itu.<br /><br />Akibat penyelewengan BBM subsidi tersebut, harga minyak tanah di Kabupaten Kotim melambung tinggi mencapai Rp7.000 hingga Rp8.500/liter.<br /><br />Selain harganya mahal, barangnya juga susah didapat kondisi itu membuat masyarakat pengguna minyak tanah semakin menderita.<br /><br />Menurut Anang, mahal dan susah didapatnya minyak tanah di Kabupaten Kotim bukan bagian dari hukum dagang, namun semua itu terjadi murni semata-mata akibat adanya penyelewengan yang dilakukan para pangkalan minyak.<br /><br />Para pemilik pangkalan minyak lebih cenderung menjual minyaknya kepada pelangsir ketimbang melayani masyarakat, karena pelangsir lebih berani membeli mahal daripada masyarakat yang selalu minta murah atau sesuai HET.<br /><br />"Saya sangat mendukung pencabutan izin usaha pangkalan minyak yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menjual minyak tanah di atas HET. Tindakan yang dilakukan tim pengawas pendistribusian BBM subsidi Kabupaten Kotim sudah tepat dan sesuai prosedur," katanya.<br /><br />Ia juga mempertanyakan dasar hukum pangkalan minyak yang tidak terima izin usahanya dicabut, seharusnya mereka sadar dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.<br /><br />Para pemilik pangkalan minyak yang dicabut izin usahanya seharusnya berterima kasih kepada tim pengawas pendistribusian BBM bersubsidi, karena mereka tidak dipenjarakan akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya itu.<br /><br />Dirinya juga mengaku menemukan kecurangan yang dilakukan pangkalan minyak, seperti yang dilakukan oleh pangkalan minyak Ar-Raodah Jalan Iskandar RT 9 Nomor 14 dengan pemilik atas nama HM Hatta.<br /><br />Dalam menjual minyaknya kepada masyarakat pangkalan tersebut memberlakukan dan setiap kupon dapat membeli lima liter minyak tanah, setiap pembeli diwajibkan menebus kupon tersebut seharga Rp25.000.<br /><br />Pembeli diwajibkan membayar sebelum minyak itu datang dan pada saatnya pemegang kupon tinggal memperlihat kupon tersebut dan tidak perlu membayar lagi, cara itu dilakukan untuk mengelabui petugas.<br /><br />Sesuai Peraturan Daerah (Perda) HET minyak tanah ditetapkan sebesar Rp4.500/liter untuk wilayah dalam kota sedangkan luar kota ditambah ongkos pengiriman.<br /><br />"Tindakan yang dilakukan pangkalan minyak itu sudah jelas melanggar HET, dan kupon yang dibagikan setiap pasokan minyak tanah datang hanya 150 kupon saja, padahal pasokan ada sebanyak 5.000 liter, terus kemana sisanya kalau tidak diselewengkan," ungkapnya.<strong> (das/ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.