Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja pemerintah daerah untuk dana pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku. <p style="text-align: justify;"><br />"Dalam bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten dan berkesinambungan telah menganggarkan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran belanja pemerintah daerah untuk dana pendidikan, sesuai dengan amanat dan peraturan perundang-undangan, termasuk bantuan untuk Dana Operasional Sekolah yang bersumber dari APBD," kata Christiandy di Pontianak, Selasa.<br /><br />Selain itu, dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemprov Kalbar juga telah mengalokasikan 10 persen anggaran dari total APBD di luar gaji pegawai, sesuai amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.<br /><br />Pemprov juga akan memberikan bantuan dukungan operasional dari APBD untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan dan dianggarkan dalam jenis belanja hibah dengan berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana yang diubah dalam Permendagri nomor 39 tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya.<br /><br />"Alokasi anggaran itu sudah kita tuangkan dalam APBD Kalbar tahun 2016 yang sudah kita sahkan bersama DPRD Kalbar, kemarin, dengan total anggaran Rp4,5 triliun.<br /><br />"Kita sangat bersyukur karena sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Kalbar bisa menyetujui RAPBD Kalbar 2016 sehingga bisa disahkan pada hari ini," tuturnya.<br /><br />Dia menjelaskan, APBD Kalbar tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 lalu, dimana APBD pada tahun 2015 hanya Rp4,3 triliun lebih. Artinya, kata dia, terjadi peningkatan dari APBD Kalbar, karena beberapa target pencapaian yang ditentukan bisa tercapai dengan baik.<br /><br />Dengan adanya peningkatan APBD tersebut, lanjutnya, diharapkan Kalbar bisa menghadapi berbagai tantangan global ke depan, sehingga tahun 2016 berbagai target pencapaian bisa lebih baik, seperti dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor PAD lainnya agar muara pencapaian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai dengan baik. (das/ant)</p>
