Kalbar Bertekad Tekan "Unmet Need" KB

Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bertekad untuk menekan angka "unmet need" KB yang diperkirakan mencapai 20 persen dari pasangan usia subur di provinsi itu. <p style="text-align: justify;">"Mereka rata-rata dari keluarga miskin yang tidak mampu," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani, saat dihubungi di Pontianak, Minggu.<br /><br />Ia melanjutkan, berdasarkan aturan, yang diganti seluruhnya dalam penggunaan alat kontrasepsi adalah keluarga miskin.<br /><br />"Angkanya sekitar 30 persen yang bisa diganti seluruhnya, terutama dari keluarga prasejahtera," kata dia.<br /><br />Namun, ungkap dia, untuk keluarga di atas prasejahtera, juga banyak yang tidak mampu ber-KB.<br /><br />"Mereka juga masuk di Keluarga Sejahtera II. Ini yang perlu dicari solusinya," kata dia.<br /><br />Ia menambahkan, tahun depan akan mengusulkan agar Keluarga Sejahtera II juga masuk dalam jaminan tersebut.<br /><br />"Porsi mereka cukup banyak, sekitar 30 persen sampai 40 persen dari kriteria keluarga. Untuk Keluarga Sejahtera I, sekitar 30 persen," kata mantan Sekretaris Perwakilan BKKBN Jatim itu.<br /><br />Unmet need adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak atau belum menggunakan alat kontrasepsi.<br /><br />Terkait dengan hal itu, Kalbar mendapat tambahan alokasi sekitar Rp6 miliar yang salah satunya untuk mengatasi "unmet need" tersebut pada tahun depan.<br /><br />"Selain untuk meningkatkan kepesertaan KB, juga menekan ‘unmet need’," kata dia.<br /><br />Daerah tertinggal, terpencil, kepulauan, serta perbatasan juga menjadi prioritas karena akses penduduk yang terbatas untuk mendapat pelayanan KB. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.