Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengkhawatirkan terjadinya "booming" produksi kelapa sawit tidak akan dinikmati sebagai daerah penghasil. <p style="text-align: justify;">"Dua atau tiga tahun lagi akan terjadi ‘booming’ di Kalbar. Lahan kelapa sawit yang sudah tanam sekitar satu juta hektare," kata Asisten 2 Setda Kalbar, Lensus Kandry saat diskusi tentang Implementasi Strategi "Green Economy" di Heart of Borneo, di Pontianak, Selasa.<br /><br />Sementara dari satu juta hektare tersebut, sekitar 560 ribu hektare diantaranya sudah menghasilkan sawit.<br /><br />Namun, lanjut dia, meski terjadi produksi sawit berlimpah, sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk daerah penghasil.<br /><br />"Selama ini yang dihitung hanyalah daerah yang mengekspor karena mempunyai pelabuhan ekspor," kata dia.<br /><br />Ia mencontohkan ekspor sawit Kalbar melalui pelabuhan di Sumatera Utara atau Jakarta.<br /><br />"Pajak ekspor yang dihitung hanya untuk Sumatera Utara atau Jakarta. Kalbar sendiri tidak mendapat apa-apa," ujar Lensus Kandry.<br /><br />Sementara dampak negatif dari perkebunan di Kalbar seperti jalan yang rusak karena truk mengangkut sawit atau minyak kelapa sawit dalam skala besar.<br /><br />"Kalbar hanya mendapat pajak bumi dan bangunan. Mau tidak mau, jadi penonton saja," katanya.<br /><br />Sedangkan pelabuhan untuk ekspor CPO yang dikabarkan bakal segera dibangun, hingga kini belum ada kepastian realisasinya.<br /><br />Terkait hal itu, sebanyak 18 daerah penghasil sawit mengajukan agar dilakukan revisi terhadap UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.<br /><br />"Supaya ada bagi hasil untuk daerah penghasil CPO yang tidak memiliki pelabuhan sendiri," kata dia.<strong> (das/ant)</strong></p>
