Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berharap pemerintah pusat segera membentuk balai pengelolaan sumber daya air untuk menangani daerah aliran sungai Barito yang membentang mulai Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan. <p style="text-align: justify;">Menurut Gubernur di Banjarmasin, Selasa, keinginan agar di Kalimantan terutama untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah agar ada balai pengelolaan air telah disampaikan ke Kementerian PU pada pertemuan dengan forum empat gubernur Kalimantan.<br /><br />Menurut Gubernur, kritisnya DAS Barito saat ini tidak mungkin ditangani secara sendiri-sendiri, karena kerusakan terjadi mulai hulu hingga hilir.<br /><br />Dengan demikian, kata dia, perlu ada lembaga yang bisa mendorong kebijakan kedua pemerintah provinsi terkait dan pemerintah pusat untuk menangani DAS Barito secara terpadu.<br /><br />Menurut dia, DAS Barito 70 persen berada di daerah Kalimantan Tengah, sehingga yang merasakan dampak kerusakannya adalah masyarakat di daerah tersebut.<br /><br />Pada saat musim kemarau, sungai-sungai di hulu DAS Barito, kata dia, berubah menjadi lapangan, sehingga wajar bila setiap musim kemarau sungai berubah menjadi daratan.<br /><br />Sebaliknya, musim hujan daerah tersebut bisa terjadi banjir dan beberapa bencana lainnya.<br /><br />Begitu juga dengan di Kalsel, kendati DAS Barito hanya 30 persen, dan kondisinya masih relatif bagus, namun terjadinya bencana juga harus selalu diwaspadai.<br /><br />"Kalau kita masih mending, musim kemarau masih ada airnya," katanya.<br /><br />Namun demikian, tambah dia, penanganan DAS Barito secara terpadu harus segera direalisasikan sesuai dengan fungsi dan kewenangan instansi dan dinas terkait.<br /><br />Penanganan tambah dia, tidak hanya pada DAS Barito, tetapi juga hingga ke anak-anak sungai yang kini kondisinya juga kritis.<br /><br />Saat ini tambah dia, memang telah ada balai BP-DAS Barito, namun masih perlu tambahan balai yang bisa mengurusi tata kelola airnya, sehingga BP-DAS yang masih kesatuan dan kehutanan bisa melakukan penanaman pohom.<br /><br />Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kalimantan Selatan Rakhmadi Kurdi mengatakan sedimentasi atau pendangkalan di sungai Barito semakin parah akibat semakin meluasnya alih fungsi lahan dan berkurangnya tutupan lahan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.<br /><br />"Maraknya pembukaan lahan dan kawasan hutan di Kalsel membuat pendangkalan Sungai Barito semakin memprihatinkan, kondisi tersebut diperparah dengan adanya pencemaran akibat pertambangan emas dan lainnya yang limbahnya dibuang langsung ke sungai," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
