Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan H Ansor Ramadlan dari Partai Persatuan Pembangunan, berpendapat, pemerintah provinsinya patut mencontoh pola-pola penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara. <p style="text-align: justify;">Pendapat wakil rakyat dari PPP itu setelah komisinya yang juga membidangi sosial kemasyarakatan, bersama pejabat eksekutif terkait studi banding ke Sumatera Utara (Sumut) beberapa hari lalu, demikian dilaporkan, Senin.<br /><br />Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPPIR), gabungan PPP dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, mengaku terkesan dengan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Sumut.<br /><br />Ia mengungkapkan, dalam penanganan sosial kemasyarakatan Sumut yang kini berpenduduk mencapai 12,9 juta jiwa dan tersebar pada 25 kabupaten/kota itu, betul-betul secara terpadu atau lintas sektoral khususnya dari tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.<br /><br />Tiga SKPD tersebut, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, dimana program-program mereka sinergikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sekaligus Indeks Pembangunan Manusia (IPM).<br /><br />Sebagai contoh dalam panti-panti asuhan, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial, tidak hanya terdapat petugas dari dinas itu sendiri, tapi juga ditempatkan tenaga kesehatan dan guru.<br /><br />Sebagaimana halnya Panti Bina Wanita Dinas Sosial Sumut, selain petugas dinas itu sendiri, juga terdapat tenaga kesehatan dan guru, sehingga penanganan masalah kesos yang berkaitan dengan wanita binaan/eks penjaja seks komersial (PSK) tertangani secara terpadu.<br /><br />"Penempatan tenaga kesehatan dan guru pada UPTD Dinas Sosial Sumut itu secara menyeluruh, baik pada Panti Asuhan Anak, Jumpo atau Lanjut Usia (Lansia) serta panti-panti lain," ungkapnya.<br /><br />"Sementara kita di Kalsel belum semua panti terdapat tenaga kesehatan dan guru secara rutin yang bertugas di UPTD Dinas Sosial tersebut," lanjutnya menjawab ANTARA Banjarmasin.<br /><br />Hal lain yang mengesankan ketika kunjungan kerja ke Medan Sumut, di ibubkota provinsi tersebut tak terlihat anak-anak jalanan sebagaimana halnya di Banjarmasin yang sering terdapat dekat lampu stopan (traffic light), ungkapnya.<br /><br />Namun wakil rakyat dari PPP yang menyandang gelar magister filsafat Islam itu memaklumi keadaan Dinas Sosial dan atau pemerintah provinsinya, dengan anggaran belanja daerah yang masih terbatas.<br /><br />Misalnya anggaran bidang sosial pada Pemprov Kalsel baru sekitar Rp3,5 miliar, untuk penanganan penyandang masalah sosial yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.<br /><br />Sedangkan anggaran untuk penanganan penyandang masalah sosial di Sumut mencapai Rp67 miliar, yang berarti jauh lebih besar dari Kalsel, demikian Ansor Ramadlan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
