Sejumlah kawasan di Kalimantan Timur berpotensi tinggi diterpa angin puting beliung seperti di Kota Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan daerah lain yang dekat dengan laut. <p style="text-align: justify;">"Berdasarkan data yang kami himpun, potensi puting beliung terbesar ada PPU, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Wahyu Widhi Heranata di Samarinda, Selasa.<br /><br />Potensi tersebut merupakan keadaan yang harus diwaspadai oleh semua pihak, bahkan angin puting beliung tersebut sudah terbukti pernah menerpa sejumlah kawasan di Kaltim, seperti beberapa hari lalu angin puting beliung sempat menerpa rumah warga di Kabupaten PPU.<br /><br />Angin kencang tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain yang juga berpotensi tinggi mengalami bencana angin puting beliung, sehingga kewaspadaan harus terus dilakukan.<br /><br />Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi gerak cepat BPBD di kabupaten dan kota yang sudah melakukan pemetaan titik rawan puting beliung. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi masyarakat, sehingga dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat bencana angin tersebut.<br /><br />Dikatkannya, tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang sepanjang Desember ini, menuntut perhatian semua pihak untuk senantiasa siaga menghadapi bencana, khususnya angin kencang yang berpotensi tinggi terjadi di sejumlah kawasan di Kaltim.<br /><br />Dia juga mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah memasang alat pendeteksi bencana berupa Aerly Warning System (AWS), yakni alat untuk mendeteksi kemungkinan bencana banjir akibat luapan Waduk Benanga di Kota Samarinda.<br /><br />Di sisi lain, pihaknya juga masih melakukan kerja sana dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meletakan AWS untuk mendeteksi tanah longsor di SMP 15 Samarinda. Hasilnya adalah, kajian BPPT menyatakan bahwa di titik tersebut beresiko tinggi terjadi tanah longsor.<br /><br />Saat ini pihaknya melakukan pemetaan potensi bencana lain yang mungkin akan terjadi di Kaltim seperti banjir dan tanah longsor. Hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk meletakan teknologi AWS atau sistem peringatan dini untuk penanggulangan bencana alam. (das/ant)<br /><br />Pemerintah Diminta Dengarkan Tuntutan Otsus Kaltim <br />Samarinda, 16/12 (Antara) – Pemerintah pusat diminta mendengarkan tuntutan otonomi khusus (otsus) yang telah lama disuarakan oleh masyarakat dan Pemprov Kaltim sehingga pemerintah bisa mengerti keluhan apa saja yang diminta daerah.<br /><br />"Saya berharap kepada pemerintah pusat jangan buru-buru menolak permintaan masyarakat dan Pemprov Kaltim yang menuntut otonomi khusus. Dengarkan saja dulu aspirasi masyarakat Kaltim dan dipertimbangkan," ujar Guberur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Selasa.<br /><br />Gubernur menilai status otsus akan menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kaltim, karena selama ini penghasilan Kaltim cukup tinggi sementara yang kembali ke daerah hanya sedikit.<br /><br />Dikatakannya, wilayah Kaltim cukup kaya dengan sumberdaya alam, baik berupa batu bara, minyak, maupun gas, namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih tertinggal, terutama di daerah pedalaman.<br /><br />Hasil gas dan batu bara dari Kaltim justru banyak dikirimkan ke Pulau Jawa. Sedangkan rencana Pemprov Kaltim membangun pembangkit listrik hingga saat ini belum dapat terwujud karena tidak adanya izin dari pemerintah pusat.<br /><br />Selama ini lanjut gubernur, dari Kaltim rata-rata per tahun menyumbang sebesar Rp470 triliun terhadap pembangunan secara nasional atau NKRI, tetapi yang kembali ke Kaltim hanya sebagian kecil sehingga masyarakat meminta keadilan.<br /><br />"Kami akan berjuang secara konstitusional terkait aspirasi ini. Otonomi khusus perlu dipertimbangkan karena Kaltim tetap dalam kerangka NKRI. Kaltim tidak ingin lepas dari NKRI, hanya menuntut otsus," katanya.<br /><br />Terkait dengan tuntutan otsus ini, sebelumnya telah ada beberapa mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Kaltim yang menyampaikan aspirasinya, di antaranya adalah yang dilakukan Gerakan Rakyat Kaltim Menggugat Keadilan Menuju Otsus pada Senin, 10 November.<br /><br />Saat itu mereka menggelar unjuk rasa menuntut otonomi khusus di depan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi mereka diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim M Mukmin Faisyal HP, Ketua DPRD H Syahrun, Anggota DPD RI asal Kaltim Bambang Susilo, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi dan Asisten Administrasi Umum Meiliana.<br /><br />Saat itu Mukmin meminta agar aspirasi mereka menuntut otsus dituangkan dalam surat resmi, sehingga lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga meminta masyarakat tetap tenang atau tidak menggunakan cara-cara anarkis dalam penyampaikan aspirasi. (das/ant)</p>
