Kaltim Optimistis Capai Target 2 Juta Sapi

oleh
oleh

Pemprov Kaltim melalui instansi terkait optimistis mampu merealisasikan target populasi 2 juta ekor sapi pada 2018 karena telah mendapat dukungan dari berbagai pihak yakni pemerintah pusat, kabupaten maupun kota, perbankan dan swasta. <p style="text-align: justify;">"Selama lima tahun ke depan, diharapkan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dapat menyediakan sapi sebanyak 15.000 ekor per tahun sehingga pada 2018 akan menjadi 75.000 ekor," kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Dadang Sudarya di Samarinda, Rabu.<br /><br />Selanjutnya dari pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim dan Kaltara akan menyediakan sapi 150.000 ekor, dari pihak swasta yang bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit minimal mampu berkontribusi sebanyak 1.125.000 ekor sapi yang juga dalam kurun lima tahun.<br /><br />Kemudian dari Bank Kaltim akan membantu mewujudkan sebanyak 250.000 ekor melalui kredit ternak sejahtera, melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantu mewujudkan 150.000 ekor dengan sistem kredit modal, dan dari perusahaan pertambangan minimal mewujudkan 250.000 ekor.<br /><br />Dadang juga mengatakan dalam rapat kontrak teknis nasional mengenai peternakan di Semarang beberapa hari lalu, Pemprov Kaltim diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana pencapaian dan penambahan populasi sapi sebanyak 2 juta ekor tersebut.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Kaltim dikelompokkan dengan enam provinsi, yakni Papua Barat, Nusa Tenggaran Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat dan Kaltim. Karena enam provinsi ini dinilai oleh pusat memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan peternakan.<br /><br />Komitmen tinggi tersebut ditunjukkan dengan adanya kontribusi dari APBD untuk pengembangan peternakan, potensi sumberdaya yang dimiliki seperti luas wilayah, padang penggembalaan sehingga menjadi sumber biomas untuk pakan ternak.<br /><br />Pemprov Kaltim juga dinilai memiliki rencana kegiatan ke depan yang terfokus dan bersifat jangka panjang, termasuk telah memiliki rencana usulan terintegratif dengan melibatkan instansi terkait.<strong> (das/ant)</strong></p>