Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto mengajak bawahannya untuk hidup jujur, dengan tidak menerima dalam bentuk apapun yang sifatnya menyogok atau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). <p style="text-align: justify;"><br />"Kesejahteraan seorang polisi sudah cukup dengan mengandalkan gajinya yang dibayar oleh negara untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang macam-macam," kata Arief Sulistyanto saat menyampaikan paparan analisa dan evaluasi kinerja bulanan, di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, bahkan anggaran untuk beberapa penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian khusus, seperti premanisme, yang juga sudah dianggarkan.<br /><br />"Saya selama menjabat di Kalbar, tidak menerima apa-apa, semuanya sudah cukup dengan gaji dan tunjangan yang saya terima," ungkapnya.<br /><br />Arief menambahkan, seorang kapolsek saja mempunyai tunjangan hingga sebesar Rp100 juta/bulan. Uang tunjangan tersebut diberikan untuk menunjang tugas polisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.<br /><br />Nemun, menurut dia, semua hal tersebut harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel.<br /><br />"Semua anggarannya sudah ada, bahkan untuk merawat kantor juga ada, sehingga jangan sampai ada kantor polisi yang kumuh lagi," ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar meminta semua proyek pembangunan infrastruktur di jajaran Polda Kalbar harus dikelola secara transparan.<br /><br />Seperti pembangunan dermaga Polair Polda Kalbar. "Saya minta proyek itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan pengerjaannya juga harus bagus, bukan asal-asalan," ujarnya. (das/ant)</p>
