Sintang

Banner
Banner

Parlemen

  • Daya Serap PMN Rendah, Paket Kebijakan XV Pemerintah Dipertanyakan

    20 September 2017, 13:49:48 WIB oleh Admin

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Daya serap penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN bidang logistik sampai Juni 2017 ternyata sangat rendah, bahkan ada yang belum terserap sama sekali. Ini tentu saja tak sejalan dengan paket kebijakan ekonomi XV yang dirilis Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

  • Dewan Minta Pemkab Melawi Bentuk BLK

    19 September 2017, 18:27:49 WIB oleh Edi

    Dewan Minta Pemkab Melawi Bentuk BLK

    Melawi - NANGA PINOH, (Kalimantan-News) - Angkatan kerja kian tahun semakin bertambah. Laju pertumbuhan angkatan kerja ini tidak sebanding dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya, muncul pengangguran di mana-mana. Mengatasi hal ini, Pemkab Melawi diminta membuat Balai Latihan Kerja (BLK).

  • BI Harus Tinjau Ulang Kebijakan Pungutan E-Money

    18 September 2017, 22:26:38 WIB oleh Admin

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Pungutan atas isi ulang uang elektronik (e-money) sebesar Rp1.500-Rp2.000 yang diterapkan Bank Indonesia (BI) harus ditinjau ulang. Etos masyarakat yang menggunakan e-money harusnya dikuatkan dengan perlindungan hak-haknya. Alasan penyediaan infrastruktur pembayaran uang elektronik jangan jadi tameng untuk mengambil pungutan tersebut.

  • Dibutuhkan Pembekalan Pemahaman Tipikor kepada Kepala Desa Kalsel

    15 September 2017, 21:15:01 WIB oleh Admin

    KALSEL, (Kalimantan-News) - Anggota Tim Kunjungan Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama meminta aparat penegak hukum Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pembekalan pengetahuan terkait konsekuensi hukum jika melakukan Tipikor kepada Kepala Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

  • DPRD Melawi Batal Rapat Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2018

    11 September 2017, 21:11:56 WIB oleh Edi

    DPRD Melawi Batal Rapat Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2018

    Melawi - NANGA PINOH, (Kalimantan-News) - DPRD akhirnya batal menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018, Senin (11/9).

  • UU KUHP Harus Disempurnakan Agar Jadi Landasan Penindakan Tipikor

    11 September 2017, 11:26:00 WIB oleh Admin

    JAKARTA, (Kalimantan-News) - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Toha mengatakan UU KUHP harus disempurnakan agar bisa menjadi induk semua landasan-landasan penindakan tipikor, dan nantinya itu akan dijadikan sebagai tumpuan utama bagi tindak pidana di Indonesia ini.

  • Malin, Perusahaan Perkebunan Banyak Bohongi Rakyat

    08 September 2017, 20:46:46 WIB oleh Edi

    Malin, Perusahaan Perkebunan Banyak Bohongi Rakyat

    Melawi - NANGA PINOH, (Kalimantan-News) - Keberadaan perusahaan sawit di Melawi ini belum mensejahterakan masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah perusahaan itu beroperasi. Namun juga tidak sedikit perusahaan yang membuat persoalan dengan membohongi masyarakat dengan janji-janjinya ketika masuk.