Keistimewaan Yogyakarta dinilai bisa menjadi benteng Demokrasi Pancasila, karena permusyawaratan untuk mencapai mufakat seperti yang tertuang dalam sila keempat, tampaknya mulai tergerus Demokrasi Liberal. <p style="text-align: justify;">Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Wuryadi dalam bedah buku "Sejarah Alternatif Indonesia" di Multiculture Campus Realino, kompleks kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Rabu (19/01/2011). <br /><br />Menurut dia, Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY saat ini menjadi alat perang ideologi antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal. <br /><br />"Itu yang perlu diwaspadai, karena pro dan kontra dalam pembahasan RUUK DIY tampaknya menjadi pertarungan antarideologi tersebut," katanya. <br /><br />Wuryadi mengatakan keistimewaan DIY menjadi benteng terakhir Demokrasi Pancasila, karena mengedepankan mufakat. "Memang seperti menganut sistem monarkhi, tetapi sesungguhnya merupakan mufakat dari rakyat. Ini memang bertentangan dengan Demokrasi Liberal yang lebih mengedepankan pemilihan secara langsung," katanya. <br /><br />Dalam draf RUUK DIY yang kini berada di tangan pemerintah mengusung konsep agar gubernur DIY dipilih secara demokratis, bukan melalui penetapan seperti selama ini. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
