Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam beberapa bulan terakhir diminta diusut tuntas. <p style="text-align: justify;">Permintaan itu dari Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (eLSISK) Kalsel yang berunjukrasa di DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Rabu, dan ditemui ketua lembaga legislatif tersebut Nasib Alamsyah.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam berunjukrasa itu, selain berorasi, eLSISK juga menyampaikan pernyataan sikap berupa tuntutan, antara lain menuntut pemerintah atau pihak terkait agar menuntaskan penyelesaian masalah kelangkaan BBM di Kalsel.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, menuntut pihak berwenang agar menindak tegas oknum-oknum yang menyelewengkan BBM di "Bumi Perjuangan Pangeran Antarasi" Kalsel, serta membuat Perda/Pergub tentang penertiban BBM di provinsi tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">Pengunjukrasa tersebut juga meminta tingkat pengawasan terhadap penyaluran BBM di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa itu.</p> <p style="text-align: justify;">Menanggapi tuntutan eLSISK itu, Ketua DPRD Kalsel yang juga politisi senior Partai Golkar, menyatakan, semua tuntutan terkait masalah BBM atau yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut, sejak lama menjadi perhatian lembaganya.</p> <p style="text-align: justify;">"Kami bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel terus berupaya mencari solusi terbaik atas masalah BBM tersebut," tandas pensiunan perwira menengah TNI-AD berpangkat terakhir kolonel infantri itu.</p> <p style="text-align: justify;">Begitu pula, pihak aparat penegak hukum, seperti dari kepolisian juga turut berupaya melakukan pengawasan secara maksmal dan menertibkan penyaluran BBM tersebut, demikian Nasib Alamsyah.</p> <p style="text-align: justify;">Sebagai dampak dari kelangkaan BBM jenis solar dan premium, bukan saja membuat mahal harga eceran kedua barang dagangan tersebut, tapi juga antrean pajang kendaraan bermotor pada sejumlah SPBU di Kalsel.</p> <p style="text-align: justify;">Sebelum ke DPRD Kalsel, massa eLSISK mendatangi Kantor Pertamina di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, juga menyampikan permasalahan dan tuntutan serupa.</p> <p style="text-align: justify;">Rombongan pengunjukrasa tersebut diterima Sales Executive Industri IV Adari S Subagio sekaligus menanggpi tuntutan eLSISK, yang antara lain menyatakan, pihaknya cuma bertugas menyalurkan terhadap jatah BBM Kalsel.</p> <p style="text-align: justify;">"Sedangkan kuota (jatah) BBM Kalsel merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dari pusat," tandasnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
